Menanti Komitmen Pemerintah Bangun Jalan Trans Papua

[caption caption="Peta Jalan Trans Papua. (Sumber: tabloidjubi)"][/caption]PEMERINTAH secara resmi telah mengoperasikan tol laut. Tunit kapal untuk 3 tiga ruas trayek sudah beroperasi. Dengan adanya tol laut ini diharapkan kita dapat menekan disparitas harga antara wilayah timur dan wilayah barat Indonesia, sekaligus mengerakan perekonomian di Timur Indonesia.

Dalam waktu yang nyaris bersamaan, Pemerintah juga menetapkan telah menyisihkan sebagian besar dana infrastruktur pemerintah untuk membangun infrastruktur di luar jawa. Di antaranya adalah pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer (km) dan jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia 1.670 km. Kedua proyek ini ditargetkan selesai pada 2018. Artinya, pada tahun tersebut, seluruh jalan Trans Papua bisa tersambung. Demikianpun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia.

Sebagai bukti keseriusan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, tahun depan (2016)  pihaknya menganggarkan Rp 3,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan jalan nasional Trans Papua.

Selain jalan, pemerintah juga akan membangun proyek kereta pertama di Papua. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Kementerian Perhubungan segera menyelesaikan studi kelayakan proyek tersebut pada tahun ini. Setelah studinya selesai proyeknya bisa terbangun tahun depan. Proyek kereta sepanjang 150 kilometer ini akan menghubungkan kota Sorong hingga Manokwari.

[caption caption="www.fotoblur.com"]

[/caption]

Agar pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal seperti Papua bisa terealisasi, pemerintah berencana untuk terus menambah anggaran di kementerian terkait, salah satunya Kementerian PUPR. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap anggaran Kementerian PUPR akan mencapai Rp 200 triliun dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk 2016, anggaran Kementerian PUPR disepakati sebesar Rp 104,1 triliun. Alokasi ini merupakan yang paling besar di antara kementerian lainnya. Padahal beberapa tahun sebelumnya anggaran PUPR masih berada di posisi kedua.

“Makanya saya berharap ke depannya bisa Rp 150 sampai Rp 200 triliun lah,” kata JK.

Dia mengakui kebutuhan dana untuk membangun infrastruktur di Indonesia sangat besar. Meski telah mengalokasi dana yang sangat besar, Kementerian PUPR tetap tidak akan sanggup membangun infrastruktur sendirian. Apalagi petumbuhan penduduk ditambah berkembangnya teknologi membuat kebutuhan akan infrastruktur amat diperlukan.

Kita belajar dari krisis ekonomi tahun 1997-1998. Akibat krisis itu, pembangunan infrastruktur terhambat lantaran minimnya APBN yang dialokasikan pada pembangunan sektor ini. Sepuluh tahun kemudian, Indonesia bangkit kembali dengan pertumbuhan GDP sebesar 4,5 persen, sementara banyak negara-negara lain mengalami kontraksi ekonomi. Kebangkitan Indonesia salah satunya ditopang keseriusan pemerintah menata ulang infrastruktur di berbagai daerah untuk menggerakan perekonomian.

Kisah sukses itu memotivasi pemerintah untuk tidak tanggung-tanggung menganggarkan pembangunan infrastruktur nasional sebesar Rp 290 T pada 2015 ini. Ini adalah anggaran terbesar dalam 5 tahun terakhir, dan bisa jadi merupakan terbesar dalam sejarah.