Menteri agama Lukman Saepudin yang mengeluarkan rekomendasi 200 ulama yang layak dijadikan sumber rujukan masyarakat untuk mengundang dalam acara-acara keagamaan menjadi isu yang hot dan menjadi perdebatan sampai hari ini.
Sudah barang tentu gaya menteri agama satu langkah lebih maju dibanding zaman Orde baru, bahkan lebih gila, karena proses penetapan kreteria yang layak dan tidak layak tidak mempunyai standar yang jelas.
Bahwa alasan kompetensi pengetahuan agama, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi, indah didengardan bisa banyak tapsiran menurut selera pemerintah yang sedang berkuasa. Â Â
1. Â Kompetensi Pengetahuan Agama
Ada ribuan pesantren, dari Gontor yang level internasional dan ribuan pesantren yang tersebar dari sabang sampai merauke, apakah mereka tidak mempunyai kompetensi pengetahuan agama, apakah ratusan ribu alumni pesantren, IAIN dan alumni AL AZHAR kairo, arab Saudi maroko kompetensi pengetahuan agama mereka kurang?. Â Kurang apa Kyai Sahal (pimpinan Gontor), Ustad Somad dan ribuan dai laiinya.
2. Reputasi yang baik,
Ini bisa berstandar ganda, bukankah banyak orang terdidik mereka juga adalah koruptor, bukan Depag gagal mengawasi lembaga umroh nakal dan korbannya ratusan ribu orang?. Â Kenapa tidak membenahi Depag Dulu, jangan-jangan banyaknya biro-biro umroh nakal juga karena ada kolusi, korupsi sehingga pengawasan dari depag lemah
3. Berkomtimen terhadap kebangsaan, ini juga bisa menjadi dilema, dasarnya apa, apa karena hapal Indonesia raya, apa tidak berkata yang mengeritik pemerintah, atau apa?.
Saya ingat betul dizaman Orba, walau tidak ada release model Lukman Hakim, begitu banyak korban dari Ustad sampai kyai, karena berseberangan dengan pemerintah.  Ingat kasus SDSB (sumbangan dana social Berhadiah), judi berkedok sumbangan, ribuan kyai  dan santri protes, dan akhirnya Soeharto menutup SDSB, teteapi banyak ustad dan kyai yang ditahan dibawah undang-udang Subpersip, bahkan seorang kyai pemimpin pesantren pernah diberhentikan ceramahnya dan langsung ditahan di koramil karena menyinggung SDSB dan pelarangan Jilbab.
Kasus SDSB dan beberapa kebijakan pemerintah yang menyudutkan umat Islam termasuk pelarangan Jibab disekolah , itu juga yang masih membuat PPP tetap menjadu harapan  sebagai alat perjuangan umat Islam pada zaman orba .
Saya ingat pada pemilu tahun 1987 golkar lagi jaya-jayanya, PDIP dan PPP partai gurem, partai pelengkap penderita, sulit dapat izin untuk kampanye terbuka, bahkan seluruh penyelengara Negara dari PNS, ABRI, POLISI berlomba memenangkan golkar dari pusat sampai daerah bahkan kepala desa  dan Babinsa.
Pada saat PPP akan kampanye dilapangan Purajaya Kec Sumberjaya pada tahun 1987, tiba-tiba kapolsek, kepala Desa dan Babinsa tidak mengizinkan kampannye dilapangan terbuka tanpa ada alasan yang jelas.
Orang tua kami sebagai simpatisan PPP akhirnya setelah berembuk dengan pengurus PPP lampura dan Propinsi Lampung dan Jurkam PPP pusat tetap mengadakan Kampanye didepan Rumah kami, karena kebetulan mempunyai halaman luas.
Keberanian politisi PPP dari Propinsi, pusat dan daerah yang hadir pada waktu itu akhirnya membuat aparat merestui tetapi hanya dilakukan dari  jam 9 dan jam 12  harus bubar.
Setelah Kampanye berakhir, Pak Bahnan (Kades desa purajayatahuan 1987), pensiunan TNI dan juga muspida setempat, Â diam-diam melarang ayah saya Hj Jamaani untuk khutbah dimasjid Nurul Iman.
Saya masih SD pada saat itu, tapi saya sudah mulai mengerti apalagi itu jadi pembicaraan dikeluarga dan masyarakat.
Tak Lama kemudian, ada warga yang kebetulan PNS complain karena suara ngaji pada subuh dini hari dan menggangu tidur dan masjid sempat dilempar, tapi isu ini tak meluas, karena Pak Bahnan selaku Kades dan muspida setempat cepat tanggap, beliau  ceramah didepan Masjid sebelum Sholat Jumat, bahwa beliau saja langsung bangun pada saat ada suara ngaji dan azan Shubuh.
Isu ini reda dan tak lama kemudian, Ayah kami kembali bisa khutbah Jumat, pelarangan clear, karena jika tidak akan menimbulkan keresahan apalagi pada saat yang sama ada protes suara azan dan ngaji pada subuh hari.
Inilah sekilas catatan yang saya ketahui tentang pelarangan ceramah di kampung kami, yang saya sedihkan ini dilakukan oleh Lukman Hakim, menteri Agama dari PPP, andai dia tahu betapa beratnya perjuangan para ustad  simpatisan PPP pada zaman orde baru untuk mendapatkan kebebasan dan mendukung PPP  sebagai corong umat Islam di politik saat itu.
Ada baiknya Lukman Hakim belajar dari sejarah sebelum mengambil kebijakan, pada sisi lain sebagai menteri mempunyai prioritas terutama penanganan biro umroh yang korbannya puluhan ribu dan pada saat yang sama tidak membuat gaduh, bangsa ini  sedang berduka dan terus berupaya membangun kepercayaan yang sedang terkoyak, tapi jangan sampai salah memberi obat, yang ada bukan merajut, tapi malah menambah besar luka yang ada.
