Kasus-kasus ini sama aja dengan zaman Ordebaru, dimana proyek-proyek pemerintah sudah diatur tendernya, bahkan bila usaha ingin cepat berkembang, maka jalan pintas adalah masuk Golkar pada waktu itu,bisa juga dekat dengan pusat kekuasaan atau pengurus pusat Golkar agar segala urusan lancar. Cara lain dengan memberikan upeti/sumbangan, bisa ke yayasan yang dibina oleh Pak Harto, atau membantu pendanaan Golkar .
Cara kader partai Demokrat untuk mendapatkan dana dari pengaturan tender proyek di BUMN juga barangkali diproyek-proyek pemerintah, sampai dengan meminta dana partisipasi yang biasanya agak "maksa", membuktikan bahwa orientasi kekuasaan SBY dan Demokrat, tidak 100% berorientasi kepada rakyat.
Saya kira benar pernyataan Ruhut Sitompul, Demokrat adalah Anak kandung SBY, PKS dan Golkar adalah anan tiri, sementara rakyat Indonesia yang lain tidak jelas anak siapa.
Jadi jangan heran bila pemerintahan SBY dan Parpol hanya sibuk mengurus koalisi, oposisi dan bagi-bagi rejeki sesama mereka, sementara kehidupan rakyat jelata semakin menderita.
Semoga, banyaknya kasus yang terungkap baik yang dungkap media asing, media nasional, bisa membuat malu para elite parpol dan pemimpin negeri ini untuk tidak terus mementingkan diri dan kelompok mereka, tapi juga berbuat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
