Pola Kerja Adaptif dan Lincah Humas Datin DKPP RI

Bagian Humas Datin DKPP telah melakukan berbagai upaya agar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP tetap berjalan, mulai dari memfasilitasi pelaksanaan sidang secara virtual hingga hal-hal teknis lain untuk memastikan sidang ini tetap berjalan. Hal ini sangat penting mengingat DKPP telah memberlakukan kebijakan sidang yang terbuka untuk umum. Penyiaran sidang tentunnya sangat penting agar tetap mencerminkan putusan DKPP untuk setiap penyelenggara pemilu (jajaran KPU atau Bawaslu) tidak diambil dengan asal-asalan saja. Publik dapat menilai kualitas putusan DKPP dengan menonton setiap persidangan yang disiarkan DKPP melalui media sosialnya. Dan untuk diketahui, sidang kode etik yang dilakukan DKPP adalah satu-satunya sidang kode etik yang dapat dilihat oleh masyarakat.

Dengan demikian DKPP RI melalui Bagian Humas Datin telah melakukan upaya agar sidang-sidang yang dilakukan DKPP RI dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, keterbukaan informasi dalam pelayanan publik bagi Humas Datin bukan hanya jargon semata.

Akhir kata, semoga bisa dimaknai dengan baik HUT KORPRI Ke-51 ini, untuk refleksi diri seluiruh ASN sebagai Perekat NKRI demi terwujudnya Indonesia Maju 2045. Tiada keberhasilan tanpa kerja keras, kerja cerdas serta kolaborasi. Dengan demikian Indonesia Maju 2045 akan menjadi kenyataan bukan retorika semata.

DAFTAR PUSTAKA

Huseini, Martani (2015), Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance;

Neo, B. S., & Chen, G. (2007). Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore. New Jersey: World Scientific;

Pasaribu, Hasiholan (2018). Disertasi dengan Judul Pengaruh Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Daerah Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Banten)

Rahmatunnisa, M. (2019), Dialektika Konsep Dynamic Governance. JIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik Dan Komunikasi;

www.menpan.go.id (2022), KIPP harus bisa petakan inovasi masa depan;

Waiaitiono, Sadu (2013), Kepemimpinan Pemerintahan, IPDN PRESS