Politik "Pork Barrel" dan Celengan Politisi di Tengah Pandemi

Dalam berbagai hal, politik 'gentong babi' masih eksis di Indonesia. Tradisi politik semacam ini masih dianggap wajar di republik ini. Modusnya pun bisa dibilang bermacam-macam, salah satunya melalui proyek infrastruktur yang sedang giat-giatnya di lakukan pemerintah. 

Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi 'imbalan politik' bagi konstituen yang dianggap telah berjasa mengantarkan kontestan (politisi) tertentu menuju kemenangan dalam kontestasi pemilu di Indonesia (Hilmy, 2017). Hal ini dilakukan untuk merawat dukungan dari konstituen dalam hubungan patron-klien mereka.

Adapun modus-modus perilaku politik 'gentong babi' ada tiga bentuk (Musa, 2014). Pertama, dalam bentuk fiktif atas usulan yang ada. Kedua, diterima tetapi tidak sesuai besaran yang ada karena dipotong aparat yang ada di depan. Ketiga, modusnya berhubungan dengan proses politik di suatu tempat.

Praktik dari modus politik 'gentong babi' biasanya mulai marak saat menjelang Pemilihan Umum maupun Pilkada.Apalagi menjelang Pilkada 2020 yang sedang diundur sebab adanya pandemi CoVID-19 saat ini. Momen tersebut dinilai menjadi momen yang tepat. 

Ditengah pandemi CoVID-19 dan pemberlakuan pembatasan sosial di berbagai wilayah, pastinya semua lini masyarakat terdampak dan membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Temuan baru-baru ini oleh para pengamat korupsi, yakni Indonesia Corruption Watch atau ICW mendapat temuan terkait meningkatnya anggaran alokasi bantuan sosial yang cukup drastis. Alokasi bantuan sosial tersebut dianggarkan melalui kementrian-kementrian dan pemerintah daerah. di setiap jelang hajatan demokrasi. 

Beberapa daerah yang petahananya atau keluarganya hendak maju pada Pilkada 2020 nanti menjadi daerah paling rawan terjadinya politik 'gentong babi' dari kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19 berupa pengalokasian bantuan sosial.

Di masa pandemi seperti ini, indikasi politik 'gentong babi' dapat dijumpai melalui pembagian bantuan sosial kepada masyarakat. salah satunya kasus yang sempat viral di jagat media sosial yang menimpa Bupati Klaten Sri Mulyani, setelah bantuan dari Kementrian Sosial berupa hand sanitizer yang ditempel stiker bergambar wajah Bupati Klaten Sri Mulyani di upload ke media sosial dan mendapat sorotan banyak netizen. Hal ini pun banyak mendapat komentar negative dari netizen.

Sebab ditengah kondisi seperti ini mereka yang masih memanfaatkan momen untuk mengisi 'celengan' (tabungan) berupa dukungan politik menjelang Pilkada 2020, dinilai kurang tepat dan tidak bermoral. 

Melalui praktik politik 'gentong babi' misalnya, hal ini bukan cuma merugikan Negara karena mengelontorkan anggaran besar, juga merugikan masyarakat sebab alih-alih bantuan tersebut sampai ke mereka yang membutuhkan malah jadi tidak tepat sasaran. Apalagi hal tersebut menguntungkan diri sendiri atas nama hajat orang banyak.

Sebagaimana kita ketahui bersama, berbagai bantuan sosial tersebut pastinya menggunakan anggaran dan dialokasikan oleh Negara atau daerah, sehingga berbagai bentuk klaim yang bersifat menguntungkan individu semestinya harus dihindarkan.