Mau buat artificial inteligent? Boleh saja tapi akan ada jutaan variabel yang digunakan.
Buktinya, Kepala Bappeda DKI mundur, disusul Kadis Pariwisata. Pointnya apa? Yang salah bukan sistem, tapi orangnya. Oknum pelaku korupsi, entah di dalam Bappeda sendiri, di Dinas Pariwisata atau yang lain.
Tapi, terus terang saya juga tidak percaya Ahok gitu saja, kasihan Anies selalu disudutkan. Sehingga saya menginginkan ucapan Ahok agar dibuktikan.
Dibuktikan bagaimana? Dibuktikan dengan masuknya KPK ke dalam kisruh penyusunan anggaran, toh fungsi KPK bukan cuma tangkap tangan, tapi juga pencegahan kan?
Jika sekelas Menteri Keuangan dan Mendagri saja sudah turun tangan, berarti Presiden sudah mencium gelagat busuk. Di sini Anies harus membuktikan dengan gentlemen bahwa dirinya dan jajaran Pemprov itu bersih.
Ada dua keuntungan KPK jika KPK masuk ke dalam kasus ini. Pertama, pembuktian KPK bahwa tuduhan masyarakat itu salah. Tuduhan bahwa KPK melindungi Anies Baswedan karena di dalam KPK ada Novel Baswedan yang notabene nya adalah sepupunya.
Di mana sampai pada pertanyaan "kisruh anggaran ini jangan-jangan KPK sendiri terlibat?"
Kedua, tuduhan bahwa di dalam tubuh KPK bersarang bibit radikalis. Sudah bukan rahasia jika KPK dituding disusupi radikalisme, dari mulai mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, terlihat di tengah aksi massa saat sidang kedua Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) bersama GNPF, FPI, Alumni 212, dan Forum Umat Islam (FUI).
Lalu kemudian mantan wakil ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) yang menuding Pemerintahan saat ini adalah rezim yang korup. Ditambah ketika BW menjadi kuasa hukum tim Prabowo ketika kisruh hasil Pilpres 2019.
Padahal kita melihat sendiri bagaimana di belakang Prabowo berdiri kelompok Islam garis keras, bahkan diantaranya berstatus radikal. Bendera Ar-Rayah yang sering dipakai Hisbut Tahir (HT) hampir selalu tampak ketika Prabowo kampanye.
Meskipun BW bukan dari golongan radikalis, tapi beliau terikat dalam gerbong dukungan yang sama.
