Ucapan Ahok Akan Dibuktikan, KPK Terlibat?

Anggaran yang fantastis, anggaran lem aibon senilai 82 milyar dan anggaran Dinas Pariwisata DKI yaitu anggaran buzzer sebesar 5 milyar untuk 5 buzzer (1 milyar per orang) akhirnya menyeret mundurnya Kepala Bappeda DKI dan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan DKI. 

Saya sudah menulisnya di tulisan sebelumnya, di sini. Tapi saya ingin tulis lagi menyusul komentar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, bekas Gubernur DKI sebelumnya yang dikalahkan Anies Baswedan di Pilkada DKI terheboh tahun 2017.

Ahok berkomentar bahwa sistem e-budgetting DKI sudah dibuat detail dan dimasukkan di awal (transparan), gunanya agar masyarakat bisa mengoreksi jika ada yang aneh-aneh. Dengan kata lain, Ahok ingin menyebut Gubernur Anies tidak transparan sejak awal.

Ada alasan yang logis di balik perkataan Ahok.

Di era Gubernur Jokowi hingga Djarot, anggaran di buat detail dan di-upload kedalam sistem e-budgetting sebelum pembahasan di DPRD DKI, sehingga transparansi terlihat di sana. Pada era Anies, hal itu berubah, anggaran di-upload kedalam sistem e-budgetting setelah pembahasan di DPRD, alasan Anies supaya tidak ribut.

Alasan yang aneh, keributan justru terjadi ketika ada anggaran "aneh" di sana. Keributan di masyarakat adalah bukti bahwa transparansi terjadi, ada proses demokrasi di sana. Jika anggaran oke, masyarakat pun tidak akan ribut.

Kebijakan Gubernur Anies ini dipertanyakan sejak awal, kenapa di-upload setelah pembahasan di DPRD DKI? Jika posisi anggaran sudah di setujui DPRD, deal-deal politik dan uang bisa saja terjadi.

Misal, ada total rencana anggaran 100 miliar, di situ ada anggaran lem aibon 82 miliar, ini tidak diekspos ke publik. Ketika disetujui DPRD DKI dan diekspos ke publik anggaran ini sudah hilang. Tapi total jumlahnya tetap 100 miliar. Lem aibon tadi berganti item lain, who knows?

Kok anda pesimis? Ya iyalah! Koruptor aja masih berkeliaran. Bahkan anggota DPD Fahira Idris disini ikut membela Anies, dan terkesan ant-kritik terhadap masyarakat, buktinya Ade Armando dipolisikan. Ada apa?

Apalagi biasanya di perusahaan manapun, upload dokumen sepenting anggaran selalu atas persetujuan penanggung jawab utama, apalagi ini Ibu Kota Negara. Mosok penanggung jawab utama (Gubernur) tidak tahu?

Anies seperti kelabakan mencari alasan, dan akhirnya memakai alasan sistem e-budgetting. Mungkin dia lupa bahwa sistem tergantung dari operator si tukang input. Tukang input niat korup ya sistem akan korup juga.