Anies dan Kisruh RAPBD DKI: Habis "Ngelem" Terbitlah "Ngeles"

Bagaimana tidak kisruh, rancangan anggaran APBD DKI detailnya sangat fantastis, ada anggaran ballpoint sebesar 123 milyar, ada juga anggaran lem aibon 82 milyar untuk 37,500 anak SD, yang artinya setiap murid dapat 2 kaleng lem aibon setiap bulan. Buat apa? Buat "ngelem"?

Informasi menggemparkan itu disampaikan oleh  Anggota DPRD Jakarta dari fraksi PSI, William Aditya Sarana pada tanggal 29 Oktober 2019. Tak berapa lama informasi tersebut diunggah, portal website APBD DKI (KUA-PPAS) pun tidak bisa diakses.

Bukan Gubernur namanya jika tidak ber-klarifikasi. Anies Baswedan justru mengatakan bahwa sistem e-budgetting APBD DKI tidak  smart. Dan disusul kemudian pembelaan bahwa dirinya dan dinas Pemprov DKI telah membahas kisruh RAPBD tersebut pada tanggal 23 Oktober 2019. 

Dengan kata lain, beliau ingin mengatakan bahwa apa yang diunggah William itu basi.

Pembelaan itu lengkap dengan unggahan video youtube rapat Gubernur DKI bersama jajaran Pemprov DKI, disitu tertera tanggal 23 Oktober 2019. Gubernur boleh berkelit, tapi netizen atau warganet berkata lain. 

Warganet dengan segala kecanggihan analisanya justru bertanya: "Lho, kalau sudah dibahas di tanggal 23 Oktober kenapa masih muncul di tanggal 29 Oktober? Pak Anies ngapain aja??"

Ada lagi warganet yang lebih nyinyir: "Jangan-jangan video (tanggal 23 Oktober) itu baru dibuat kemarin (29 Oktober)?! edit powerpoint aja mah gampang!"

Bagi saya, nyinyiran warganet tersebut sungguh jahat. Sangat tidak santuy plus penuh niatan ghibah bin su'udzon tingkat tinggi.

Saya pusing kemudian menghirup kopi, dan tiba-tiba ada pencerahan, kata warganet ghibah tadi benar juga, jika RAPBD sudah di bahas dan di tolak Anies di tanggal 23 Oktober, kok bisa masih muncul di tanggal 29 Oktober? Apa yang sudah dilakukan Anies dengan teguran seperti di dalam video tersebut percuma dong?

Belum lagi klarifikasi jajaran Pemprov DKI yang seperti kebakaran jenggot, seperti kata Sekdis Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati, bahwa ada indikasi "salah ketik" di RAPBD tersebut, janggal sekali, jika ada indikasi salah ketik kenapa ketika rapat pembahasan di tanggal 23 Oktober (di video menit ke 25:00) tidak ada satupun jajaran Pemprov yang memprotes atau paling tidak mengklarifikasi indikasi "salah ketik" tersebut?

Okelah, sudah di klarifikasi lagi oleh jajaran Pemprov lain , yaitu Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat, kata beliau, anggaran itu hanya "sementara". Lho kok?

Kata-kata "sementara" ini rancu, jika masih berstatus sementara, kenapa Anies Baswedan terlihat kesal di video tersebut? Bukankah lazim jika Anies sudah mendapat laporan dari bawahan terlebih dahulu, apalagi jika ada anggaran ganjil yang berpotensi jadi polemik masyarakat? 

Jika normal, Anies hanya akan bilang, "bapak ibu, ini terlihat ganjil tapi anggaran ini masih sementara, sedang di kaji lebih detail untuk kebutuhan yang harusnya menjadi prioritas".

Jadi sekali lagi, menurut saya, kaitan antara video tersebut dengan penyataan pejabat Pemprov tidak nyambung sama sekali. Entah mana yang harus dipercaya.

Tapi baiklah saya tidak akan menghakimi Anies Baswedan dengan niatan ini-itu, tapi pembelajaran bagi kita semua bahwa secanggih-canggihnya sistem, yang namanya sistem hanyalah alat! Sistem hanyalah tools untuk mempermudah operator dalam beroperasi.

Sistem e-budgetting hanyalah alat untuk mempermudah konsumen (masyarakat) untuk melihat (check and balance) transparansi Pemerintah Daerah dalam mengatur anggaran, agar tidak ada hal-hal aneh. 

Sistem, apapun dan secanggih apapun itu, tergantung dari sumber input. Jika yang di input sampah, yang keluar tetap sampah.

Jadi yang dilakukan William sebagai perwakilan rakyat daerah sudah betul. Yang William lakukan adalah melakukan check and balance dari yang namanya sistem itu tadi. Apa gunanya sistem jika tidak bisa sebagai alat kontrol?

Justru harusnya Anies berterima kasih kepada William, bukan lantas mengatakan bahwa PSI adalah partai yang cari panggung. William telah membantu Anies untuk membuktikan bahwa jangan-jangan Anies memelihara "singa lapar" di dalam tubuh Pemprov DKI.

Ada aktor-aktor lapar yang berniat mempermainkan anggaran, atau bisa juga berniat sengaja menjatuhkan citra Anies di mata masyarakat. Sehingga seyogyanya jika Anies tidak memakai jurus ngeles, tapi justru segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap pejabat Pemprov maupun eselon di bawahnya.

Lebih elok jika Anies meminta maaf dan berjanji untuk memperbaiki kinerja jajaran Pemprov dan sistem tersebut daripada menyalahkan pejabat sebelumnya, apalagi menuduh anggota DPRD cari panggung, bahkan SBY pun tidak pernah menyalahkan Pemerintah sebelumnya padahal SBY kebagian warisan yang masih kacau balau, begitupula Jokowi atau sekelas Gubernur seperti Foke dan Sutiyoso. Mereka pemimpin yang sibuk memperbaiki diri di masa jabatannya.

Jika Anies menuduh sistem tidak smart, harusnya sejak 2017 beliau fokus memperbaiki sistem tersebut, toh sudah dua tahun beliau menjabat, sudah tiga kali terjadi rapat RAPBD, yaitu RAPBD 2018, 2019 dan 2020. Kenapa baru berkomentar sekarang ketika keganjilan ini terbongkar?

Bukan ini saja polemik soal budget DKI, sebelum ini ada kontroversi Pemda DKI soal anggaran 166 milyar untuk membangun 30 WC umum, akibat ucapan seorang istri walikota Jakarta Barat yang menginformasikan bahwa ada masyarakat Jakarta yang masih BAB di kali.

166 milyar untuk 30 WC, satu WC kebagian 5,5 milyar rupiah. 

"Paijo, kamu pernah BAB yang septitanknya emas?"

"Halaaaah boro-boro, yang ada septitanknya aja belum pernah" Ujar Paijo sambil geleng-geleng.