Demonstrasi Mahasiswa sudah berjalan tiga hari sejak revisi UU KPK disetujui DPR dan ditetapkan Pemerintah ditambah massa yang menolak RUU KUHP yang katanya "ngurusin urusan dapur" orang lain.
Keluarga saya heboh, biasa, cebong dan kampret kembali nongol setelah bertapa, sementara saya tetap tekun menonton televisi dan membaca berita sambil tetap nyeruput kopi dengan khidmat.
"Kok kamu tenang-tenang aja sih? Tuh liat Presiden pilihan mu gak bisa dipercaya! Baru saja dipilih udah nyakitin hati rakyat, mundur aja mendingan!!"Â
Saya pun tersenyum mendengarnya.
Gini, yang pertama, revisi UU KPK sudah digulirkan sejak 2010, di wacanakan oleh Benny K Harman, politisi Demokrat. Sehingga ini otomatis menyangkal tudingan para haters bahwa Jokowi lah pengusul usulan revisi itu. Semua berawal dari gedung DPR.
Kedua, soal pelemahan KPK. Memang ada beberapa pasal terkait pemotongan wewenang KPK, terutama soal penyadapan, dan saya pribadi setuju jika KPK dalam hal ini dilemahkan.
Saya mengkritik Jokowi, kenapa cepat sekali mengambil keputusan, bahkan menjawab untuk tidak perlu adanya Perppu. Wah bukan Jokowi sekali cara begini, batin saya. Jokowi yang selalu mengutamakan dialog tampil tidak biasa, tanpa ba-bi-bu, tanpa tedeng aling-aling. Tidak njawani.
Tapi saya masih tidak mau cepat merespon. Dialog saya tinggalkan, tulisan saya tahan. Saya merasa ada yang tidak biasa.
Dan saya baru sadar jika mungkin ada bargaining politik yang besar yang ada di belakang Jokowi. Jokowi sedang menghadapi raksasa bernama DPR. Ada keputusan-keputusan Jokowi yang sedang berada di tangan DPR. Ada pemindahan ibu kota, ada urusan-urusan pemerintahan yang menanti pengesahan Undang-Undang.
Dan saya yakin, Jokowi dikelilingi oleh orang-orang hebat yang sangat paham bahwa revisi UU KPK pasti kontroversial dan akan di tentang oleh masyarakat.Â
Di sini Jokowi berjudi, jika dia langsung menentang DPR maka dia akan menghadapi tekanan politik yang besar dan kemungkinan besar akan "dimusuhi" oleh partai politik pengusung ataupun oposisi, ini akan berdampak pada progress kemajuan pekerjaan Pemerintah yang menumpuk.
