Pemimpin kita ya tetap presiden, bukan yang lain. Yang dipajang di samping lambang negara burung Garuda Pancasila yang adiluhung adalah foto presiden dan wakil, bukan foto gubernur.
Jadi, jika ada demokrasi memilih gubernur langsung oleh rakyat, ini hanya menunjukkan masyarakat daerah/kota yang berhak memilih pemimpin administrasi dan operasional daerahnya sendiri. Untuk apa? Ya untuk bekerja. Rakyat dibebaskan menilai dan memilih mana orang yang bisa bekerja untuk mereka. Itu saja, sudah. Bukan seorang pemimpin yang akan menggerakkan ke mana ideologi bangsa, bukan itu.
Itu menurut penulis lho, tidak setuju ya tidak apa-apa. Toh, definisi pemimpin itu luas.
Jadi mudahnya begini. Jika ada promosi sebuah jabatan direktur di sebuah perusahaan, apakah seorang manajer yang ingin dipromosikan harus mundur dulu jadi manajer? Jadi office boy dulu misalnya sambil tunggu promosi. Lalu apakah direktur yang sedang menjabat pun harus mundur dulu selama masa penilaian? Silakan jawab sendiri.
Yang pasti operasional dan administrasi perusahaan harus tetap berjalan. Proyek harus jalan terus. Sangat berbahaya jika dalam masa penilaian para pejabat itu mundur, berapa puluh tanda tangan dalam sehari yang melibatkan bukan cuma seribu dua ribu perak? Iya kalau ada wakil mungkin masih bisa diatur, lha kalau si wakil ikut-ikutan promosi dan harus mundur juga?
Bahkan untuk kasus ini, MK pun sepatutnya tidak perlu menyuruh anggota DPR yang ingin nyagub untuk mundur, buat apa? Betul kok mereka bisa ambil cuti, dan ya kan mereka enggak sibuk-sibuk amat seperti pejabat publik tadi, kayaknya sih.
Dan seharusnya MK bisa berpikir jernih bahwa kelakuan anggota DPR itu ya masih seperti teman penulis si Imran, akan panjang masalah, mereka pasti akan mencari partner in sorrow. Pasti itu, mana mau mereka rugi sendiri, kalau enggak kepilih gimana? Masak nganggur? MK jangan jahat-jahat amat lah.
*Tulisan dimuat di blog pribadi DISINI
