Kerugian negara yang menurut BPK sebesar 191,3 milyar tiba tiba berubah menjadi 173 milyar setelah ada pemeriksaan dari DPR. Jelas jika angka 191,3 itu dianggap telah direvisi artinya apa yang diucap oleh ketua BPK itu "ngaco".Â
Ini seperti acara lawak ketika Sule ditelikung oleh Andre. Jika badan yang paling berwenang mengaudit di negara ini memberi pernyataan salah, lalu apakah masih bisa dianggap kredibel?
Apa mungkin beliau pengikut setia Descrates dengan "Cogito Ergosum"-nya? Aku berpikir maka aku ada, meskipun berpikir salah, yang penting eksis?
Nah, meskipun ketiga hal di atas sudah bisa dinalar, penulis bukanlah seorang pemain ataupun suporter. Sebagai pengamat pertandingan sekelas Ronny Patinasarani, maka harus ada sisi yang dikritisi.
1. Kadis Kesehatan Kusmedi, Â dilantik pada 2 Januari 2015
Pernyataan Kusmedi: "Mungkin kalau tahu dari awal semuanya, mungkin kejadiannya nggak gini,". Sepertinya ini pernyataan yang agak menyesatkan, dan menjadi ambigu. Bisa dimaklumi karena Kusmedi baru dilantik 2 Januari 2015, pergantian yang cukup mendadak setelah pembayaran tanah.
Logika yang masuk akal, Dinkes memang tidak mengetahui (atau hanya Kusmedi?) bahwa tanah tersebut memiliki 2 sertifikat, tetapi secara niat tidak ada penyalahgunaan tempat, penyalahgunaannya dimana? Sekedar catatan, bahwa penetapan zona berada di Jl Kiayi Tapa sudah sejak tahun 1994. Disini.
Pertanyaannya, mengapa terjadi pergantian pemain setelah injury time? Apakah Ahok hendak mengikuti jejak Sir Alex Ferguson yang memasukkan Ole Gunnar Solksjaer dan berujung gol last minute ke gawang Bayern Muenchen?
2. Pemeriksaan Kartini Muljadi
Di hari Kartini yang mulia, beredar info beliau hanya menerima 355 milyar dari 755 milyar. Ambigu, bagaimana bisa dana yang terpotong. Pertama, berita ini hoax, karena tentunya KPK memiliki bukti pembayaran, cek, kuitansi atau apapun itu, baik dari rekening Pemda maupun rekening Sumber Waras. Kedua, berita ini benar meskipun kemungkinan kecil secara logika.
Seperti dalam Part 1, penulis masih berharap hasil temuan KPK terhadap adanya pertemuan Ahok / Pihak Pemda dengan Kartini Muljadi pada Juni 2014. Tentunya kaitan dengan penawaran harga Pemda. Point ini bisa gugur apabila Ahok / Pemda bisa meyakinkan KPK bahwa pertemuan tersebut hanya soal jual beli, sesuai Peraturan Presiden No 40 tahun 2014 Pasal 121 (silahkan download). Ya hanya soal jual beli, bukan penetapan NJOP.
Lho? NJOP sesuai lokasi sudah sejak 1994? Ya, kalau memang betul NJOP yang pada 1994 itu sama dengan NJOP saat ini. Namanya juga pengamat, skeptis tetap harus.
Jadi, skor sementara antara tim Lovers F.C dengan tim ABA United (Asal Bukan Ahok) adalah 3-2. Tenang, pertandingan masih berlangsung hangat dan seru, jadi skor masih memungkinkan untuk berubah.
