Sehingga apa keputusan Presiden kita adalah sudah benar. LNG yang akan diproduksi nanti tentu saja untuk menutupi kebutuhan dalam negeri, alih-alih untuk di ekspor. Dengan skema darat laju distribusi penjualan LNG bisa di kontrol. Artinya kedaulatan NKRI seperti yang sering didengungkan oleh para nasionalis di dunia migas bisa tercapai.
Itulah yang harus kita pikirkan, bukan berdebat tentang siapa yang menjadi pemenang dan yang menjadi pecundang. Perdebatan yang menyedihkan. Jika ada yang berbicara bahwa skema offshore dipenuhi sarang korupsi, Lalu bagaimana dengan skema onshore?
Kepentingan dan Kepentingan...
FLNG, dengan kelebihan POD sudah disetujui. Artinya, jadwal pekerjaan tentu lebih cepat. Kepentingan muncul di saat ESDM dan SKK migas ngotot untuk skema ini. Logika sederhana, tentu mereka ngotot karena selain sudah direncanakan sejak lama, menghabiskan anggaran jam kerja yang besar dan ini adalah proyek prestisius. Shell dan Inpex dituding ada kepentingan, ya tentu saja karena yang mengajukan revisi kapasitas dari 2.5 MTPA menjadi 7.5 MTPA pun mereka, bukan RR.
OLNG, tentu adalah kedaulatan NKRI. Pengembangan Maluku? Apakah Maluku sudah siap dikembangkan? Ini harus di benchmark dengan Papua di mana ada pembangunan LNG Tangguh di sana. Pada fase konstruksi, ada 50% karyawan berasal dari Papua. Artinya, seharusnya Maluku pun mampu.
Pada fase produksi, persentase konstribusi terhadap kedaerahan harus dilihat dari penyaluran gas ke daerah-daerah sekitar Maluku melalui pipanisasi, dan itu membutuhkan pipa yang tidak sedikit, ada sekitar 800 Km. Siapa pemasoknya? Lalu Petrochemical? Sudah lihat pulaunya? Apakah sama dengan Bontang dan Bintuni? Pernah dengar pulau Tanimbar dan Aru? Silahkan googling.
Satu lagi, pembebasan lahan 800 hektar, bersih? Siapa saja yang punya? Itu belum masuk jika ada Petrochemical dan kawan-kawan lho, berapa lagi lahan yang harus dibebaskan? Oke, bukan masalah lahannya, tapi siapa yang bisa memastikan itu bersih dari maling negara?
Tak ada yang tak berkepentingan, sehingga apa yang dipikirkan oleh Presiden tentu bukan kalah dan menang, bukan hasil hitung-hitungan model penulis yang awam, tapi ekstra jangka panjang.
Termasuk juga di dalam pemaparan biaya pengembangan dimana saling klaim yang termurah. Ingat, di toko “Maju Terus” Koh Aliong pun selalu bilang panci mereka adalah yang termurah dan terbaik.
Biaya pengembangan sejatinya bersifat confidential, apapun alasannya. Apa yang dibuka ke publik adalah garis besarnya, kita tidak pernah tahu, dan bukan urusan kita untuk ikut mendebat hal demikian, termasuk membandingkan dengan FLNG Prelude di Australia, labor cost nya saja sudah beda jauh. Bagaimana dibandingkan, apalagi mengambil angka per MTPA di Australia lalu dikalikan kapasitas di Masela dengan cara perkalian sederhana.
Bukan hanya angka USD 14.8 miliar (atau USD 22 M?) versus USD 16 miliar. Ketika pembangunan berjalan, angka FLNG USD 14.8 miliar bisa membengkak hingga 50% atau bahkan 100%. Apalagi OLNG yang di darat, status perijinan, pembebasan lahan, site clearing, AMDAL, sosial masyarakat dsb yang jelas membutuhkan extra biaya dan tenaga dibanding laut.
Keputusan Presiden adalah jelas, bahwa skema darat bukan hanya kepada biaya dan tetek bengeknya. Tetapi jauh lebih dari itu, kepada pengontrolan penuh energi gas bumi untuk menghadapi satu dekade dari sekarang, tentu dengan menggandeng BUMN Pertamina, penulis bermimpi jika suatu saat BUMN kita itu punya akses penuh kepemilikan sumur gas.
