Kebijakan Kontra Rakyat, Rakyat Selalu Jadi Objek

Menyingkapi berbagai persoalan bangsa yang saat ini berlahan mulai dirasa sulit dan mencekik Masyarakat-masyarakat kelas bawah, dari mulai kelangkaan minyak goreng yang terjadi disetiap daerah diIndonesia, harga TBS petani sawit yang dropshot hingga mencapai 400 sampai 600 rupiah per Kilogramnya, belum lagi kebijakan yang tidak jelas dari Pemerintah yang mengharuskan Masyarakat menggunakan berbagai Aplikasi dan Fitur dalam setiap berbelanja yang membuat Masyarakat semakin bingung, contohnya saja, untuk mendapatkan Pertalite dan solar serta pembelian Gas LPG 3 Kilogram masyarakat diharuskan menggunakan Aplikasi MyPertamina, dan begitupun untuk mendapatkan minyak goreng kita diharuskan bertransaksi melalui Aplikasi pedulilindungi.

Kekecewaan ini disampaikan oleh J Rianthoni Nata Kusuma Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemberdayaan dan Kewirausahaan Sosial Nasional (DPN-GPKAN) saat hadir dalam persiapan Launching Program GPKAN untuk Indonesia, yang akan digelar pada tanggal 14 sampai dengan 16 Juli 2022 di Jakabaring Sport city sumatera Selatan ini, " Saya merasa hampir seluruh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang saat ini diambil sepertinya belum matang dan minim kajian, sehingga seluruh penerapan dari kebijakan-kebijakan itu memperburuk kondisi Masyarakat saat ini, yang lebih menyakitkan lagi, ketika terjadi blunder dari kebijakan yang tidak jelas itu justru Masyarakat yang menjadi objek untuk disalahkan mereka, padahal kita tau, ini adalah akibat dari ketidakmampuan Instansi dan Lembaga yang berkompeten dalam mengawasi dan mengontrol, seharusnya Pemerintah memberikan warning dan punishment terhadap instansi dan Lembaga-lembaga itu bukan balik mengkambinghitamkan Masyarakat atas kesalahan dari kebijakan mereka sendiri,

Lanjut Rian," Contoh lain, Kita sering mendengar Pertamina merugi, PLN, BPJS merugi, saat merugi Pemerintah seringkali menyalahkan Masyarakat dengan berbagai alasan, padahal kita tau, Tiga Komponen ini adalah Perusahaan Negara yang memang diperuntukkan untuk mensejahterakan Rakyat, tetapi apa yang terjadi, kita bukan tidak tau kalau mereka sebaliknya bersekongkol untuk mengambil keuntungan dari Rakyat untuk keuntungan korporasi, bagaimana Perusahaan BUMN itu tidak merugi kalau tunjangan para Penjabat midlle-top itu setinggi langit, dari mulai honorer, staf sampai kepegawai biasa menerima gaji dan tunjangan yang sangat besar, seharusnya Pemerintah kalau ingin menyelamatkan Perusahaan negara ini mudah, cukup melakukan efisiensi internal dengan penyedaran SDM secara menyeluruh,

" Selain banyak hal soal kebijakan Pemerintah yang tidak jelas yang sudah saya sebutkan tadi, satu hal lagi baik secara personal maupun secara Kelembagaan GPKAN sangat menolak keras ketika Pemerintah dengan mudahnya membanding-bandingkan urusan harga dengan negara lain, katakanlah BBM di USA, Singapura dan Negara lainnya yang tidak apple to apple, Pemerintah seringkali tak cerdas dalam menyesuaikan perbadingan harga ini, logikanya berbicara pendapatan dan penghasilan saja kita jauh dibawah standar mereka, diJepang honor pekerja magang saja sudah berkisar antara 15-30 Juta per Bulan apalagi di USA dan Singapura yang otomatis biaya hidup merekapun sangat berbeda jauh dengan kita, sedangkan kita? Artinya sangat tidak relevan ketika hal semacam ini dijadikan alasan-alasan bagi Pemerintah untuk melepaskan tanggungjawab dari hasil kerja yang tidak benar, jadi GPKAN berharap kepada Pemerintah bekerjalah sesuai dengan keinginan Rakyat, berhentilah menyalahkan Rakyat ketika kebijakan tidak jalan, Rakyat butuh hidup, Rakyat butuh makan, butuh kesejahteraan, ini Penjabat yang sejahtera Rakyat yang disalahkan kan aneh," ungkap Rian dengan nada kesal.