Dengan kemenangan 60,80% pada pemilihan presiden tahun 2009, Presiden SBY dan Boediono mengukuhkan kedudukannya sebagai pemimpin yang paling diminati dan diberikan kepercayaan oleh penduduk Indonesia sejumlah 171.068.667 pemilih, artinya perolehan Presiden SBY pada saat itu adalah 73.874.562. Jelas bahwa Presiden SBY diberikan kepercayaan yang sulit dipercaya dengan prosentase tinggi.
Sebuah pengharapan adanya perbaikan dan hidup yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat. Fakta bahwa di kepemimpinan jilid kedua yang diberikan oleh rakyat, kasat mata masih ada banyak permasalahan yang dihadapi Presiden SBY. Pemberitaan terus mengabarkan begitu nyata masalah yang Indonesia alami. Konflik vertikal dan horizontal pun masih mewarnai negeri ini. Rakyat saat ini sedang mengalami krisis multidimensional. Tentu hal ini sudah seharusnya menjadi perhatian atau fokus utama presiden negeri ini.
Namun hari sabtu lalu, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2013, sebuah keputusan dalam Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat, sebagai partai yang mayoritas di DPR, menunjuk aklamasi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai. Pasalnya, pasca ditetapkannya Anas Urbaningrum sebagai tersangka pada kasus Hambalang, status sebagai Ketua Umum dicopot.
Bingung. Semua rakyat bingung.
Apakah yang sedang presiden kita pikirkan?
Meskipun dalam pernyataan politik pertamanya sebagai Ketua Umum, Presiden SBY menyatakan bahwa siap menerima kritik, bagi saya hal tersebut tidak cukup untuk membayar apa yang seharusnya tidak dilakukan. Kita tahu, 2013 ini masa kritis bagi setiap program kabinet yang sudah dicanangkan. Ini menentukan apakah program yang ia buat bersama para menteri dan pembantu kepresidennan berhasil atau tidak.
Fokus yang seharusnya diberikan adalah untuk mereka yang sudah sangat mempercayakan nasibnya pada presiden selama memimpin. Tidak hanya itu, SBY pun menunjuk beberapa nama untuk menjadi ketua harian DPP Demokrat. Adalah SyariefHasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat yang juga adalah Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu nama Marzukie Ali muncul sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kita sama-sama tahu beliau masih sebagai Ketua DPR-RI yang aktif. Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh EE Mangindaan, juga menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Tidak perlu lagi dijelaskan, apa saja kemungkinan yang terjadi dengan kepemimpinan yang bertumpuk-tumpuk antara eksternal sebagai pejabat negara dan pejabat partai. Tak ketinggalan, putra kesayangannya juga masih menjabat sebagai Sekjen. Maka tak hayal besok yang akan terjadi adalah “Politik Meja Makan” antara Ketua Umum Partai (SBY) dan Sekjen (Edhi Baskoro).
Adanya menteri yang juga sebagai pimpinan partai bukan hal baru. Ini sudah terjadi berkali-kali. Persoalanya adalah, ini adalah tahun yang vital, dan semua energi untuk menuntaskan program justru dipaksa juga melaksanakan tugas-tugas internal partainya. Bukan berarti ini tidak dibenarkan, namun sudah seharusnya prioritas menjadi pertimbangan utama dalam mengambil kebijakan.
Dikutip dari pidato perdana sebagai ketua umum, “KLB tidak kami kehendaki, tidak pernah kami rancang, terpaksa kami lakukan karena keadaan darurat di partai kami,”– Susilo Bambang Yudhoyono.
Keadaan darurat partai membuat seorang pemimpin negeri ini yang kita harapkan dan nanti-nanti untuk mengubah nasib rakyat berpaling. Inilah poligami politik yang SBY lakukan. Poligami tentu adalah cara yang paling aman dalam masa menegangkan ini. Rakyat harus merelakan dipoligami oleh presidenya sendiri demi partai yang ia sangat sayangi.
Selamat Presiden SBY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Semoga dalam poligamimu ini, rakyat tidak dirugikan, dan mendapatkan hak yang adil, layaknya seseorang berpoligami.
The growth and development of people is the highest calling of leadership. —Harvey Firestone
Rakyatmu yang sedang lelah.
Ryan Eka Permana Sakti | Peneliti pada Indonesian Research Center for Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism (IRCA) | FH UI 2009 | Aktivis SerambiFHUI
