Indonesia Krisis Pangan di Tahun-Tahun Pemilu

Pemerintah Indonesia menentapkan kuato impor pangan (beras) pada tahun 2023 sebanyak 2 juta ton. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, impor beras ke Indonesia mencapai 1,59 juta ton selama periode Januari-Agustus 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, impor beras tersebut didominasi oleh golongan semi-milled (semi giling) atau wholly milled (giling utuh) beras.

Impor beras dilakukan oleh bulog untuk memenuhi stok pangan nasional justru tidak mampu menstabilkan harga beras dipasar, impor beras hanya ditujukan untuk pemenuhan stok produksi pangan dari produsen swasta. 

3.Harga sembako melambung tinggi, rakyat menjerit elit dan partai politik sibuk kampanye

Kenaikan beras ini berdampak kepada masyarakat, baik itu sebagai kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan dagang. Pedagang nasi dan pemilik warung-warung makan harus memutar otak agar jualannya tetap laku dengan cara mengurangi porsi nasi yang dijualnya.  

Hal yang sama juga dirasakan ibu-ibu rumah tangga. "Rakyat sekarang kan lagi pada susah, biaya hidup terus meningkat dan dengan kenaikan harga beras sangat berdampak serius terhadap ketersediaan pangan setiap rumah tangga di indonesia yang berpenghasilan rendah. 

"Konsumsi beras per kapita sebulan mencapai 6,81 kg atau 82,87 kg per tahun Konsumsi tersebut meningkat 0,87 persen dibandingkan September 2021 yang sebanyak 6,75 per kg/kapita/bulan," dikutip dari Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Rabu (5/7/2023).

Jika dalam rumah tangga terdapat 4 anggota keluarga, maka kebutuhan beras dalam sebulan jika dibulatkan mencapai 24 Kg/bulan. Dengan kenaikan harga beras mencapai Rp. 16.000 per Kg akan berdampak terhadap pengeluaran ibu-ibu rumah tangga bertambah besar. Sementara bank dunia menetapkan ambang batas masyarakat indonesia dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah dengan pendapat Rp. 3.110.000 perbulan, dan dengan kenaikan harga beras akan semakin memperdalam garis kemiskinan di indonesia.

Disaat harga beras terus meroket, elit-elit politik dan partai-partai politik sibuk berdebat dan berkampanye untuk mendapat simpati dan dukungan dari masyarakat. Tidak ada satupun partai dan elit-elit politik mau menurunkan harga beras, dan justru presiden Jokowido merespon kenaikan harga beras di indonesia menganggap harga beras di indonesia masih sangat murah. Sejalan dengan megawati dan puan maharani, ketika masyarakat kesulitan ekonomi untuk membeli sembako (minyak goreng), masyarakat di rakyat disuruh goreng pakai pasir dan tidak usah banyak mau, dan ditengah harga beras naik, pemerintah justru mengarahkan rakyatnya untuk puasa senin-kamis.

Sementara partai-partai dan elit-elit politik yang mengaku diri oposisi terhadap pemerintahan jokowi, justru sedang sibuk menggalang kekuatan untuk memenangkan pemilu dan sibuk sibuk membangun narasi-narasi kosong untuk program kampanye politik. Hal ini menegaskan, bahwa peran elit dan partai-partai politik di indonesia hanya berbicara perebutan kekuasaan dan menjauhkan diri dari tanggung jawabnya untuk mensejahterakan rakyat.

Maka penulis melihat Indonesia saat ini haruslah mendiorong kebijakan sebagai berikut : (1)Turunkan Harga Beras dan harga kebutuhan pokok lain, (2)Turunkan harga BBM dan Harga TDL, (3) Berikan tanah, infrastruktur, modal, teknologi, akses pasar, pendidikan, pupuk, bibit gratis bagi petani, (4) Pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh rakyat tanpa syarat, (5)Perumahan gratis bagi seluruh rakyat (6) Upah dan jaminan kerja yang layak bagi rakyat, (7) Hapus sistem kerja kontrak dan outsourcing, (8) Stop penggusuran dan perampasan tanah rakyat, (9) Berikan demokrasi yang seluas-luasnya terhadap rakyat dan hentikan represifitas, kriminalisasi dan pembungkaman demokrasi, (10) Sita seluruh asset koruptor dan usut tuntas harta money laundry oleh pejabat, (11) Stop kenaikan tarif pajak rakyat, (12) Batasi kekayaan dan kepemilikan asset pejabat, (13) Hapus alokasi APBN untuk partai politik dan ormas-ormas, (14) Stop dana talangan terhadap perusahaan swasta dan ambil alih perusahan-perusahaan bermasalah, (15) Stop peningkatan anggaran militer, (16) Transportasi gratis untuk rakyat, (17) Jaminan cuti haid dan melahirkan bagi perempuan, (18) Jaminan terhadap ancaman dan pelecehan seksual terhadap perempuan di ruang publik (19) Perlindungan dan jaminan bermain anak di ruang publik, (20) Gizi dan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui, (21) Ruang khusus ibu menyusui di tempat kerja dan ruang publik, (22) Hapus alokasi anggaran untuk hak istimewa (tunjangan) pejabat publik, (23) Turunkan gaji direksi BUMN (24) Turunkan gaji anggota DPR/DPRD dan DPD, (25) Turunkan gaji dan tunjangan bagi walikota, bupati, gubernur, presiden, menteri dan staf khusus, (26) Hapus lembaga-lembaga parasit negara yang menyedot APBN.

Poin-poin di atas merupakan rangkuman umum di lakukan oleh penulis sebagai tawaran alternatif atas krisis pangan yang di alami oleh bangsa Indonesia di tengah gempuran pasar bebas masyarakat dunia, dalam hal ini kita juga harus mampu mendorong sebuah bangsa yang mampu mengembangkan ketahanan pangan dari hilir sampai hulu dan harus mendistribusikan kepada seluruh petani-petani Indonesia agar bisa mengembangkan pertanian untuk menghadapi situasi-situasi penting ke depan.