Musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan adalah program rutin tahunan yang diadakan oleh Pemprov DKI untuk menjaring aspirasi pembangunan masyarakat ibu kota melalui RT dan RW. Berbeda dari kebanyakan program Pemprov DKI melalui kelurahan dan kecamatan yang lebih bersifat seremonial, musrenbang memiliki arti penting dalam agenda kerja RT dan RW karena murni berorientasi pada hasil yang nyata di lapangan.
Melalui musrenbang, RT dan RW dapat mengusulkan pembangunan berskala mikro yang benar-benar dibutuhkan oleh warga. Di sini, kita tidak berbicara tentang stadion megah atau beautifikasi halte-halte transJakarta, tapi perwujudan hal-hal kecil yang memang terpakai sehari-hari di kalangan masyarakat seperti pembangunan speed trap, lapangan olah raga, perbaikan saluran air, dan lain-lain -- yang semuanya sebenarnya membutuhkan akumulasi dana yang masih lebih kecil daripada pembangunan stadion atau proyek-proyek megah lainnya.
Babak baru musrenbang DKI Jakarta yang dilakukan secara daring melalui perangkat e-musrenbang mulai dijalankan sejak periode 2016 di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Melalui e-musrenbang, kita dapat memantau program-program terdahulu yang sudah diusulkan karena terdokumentasi dengan baik di dalam server. Selain itu, yang lebih penting, melalui e-musrenbang masyarakat juga bisa mengajukan usulan langsung tanpa terikat dengan RT dan RW-nya. Sistem ini masih terus digunakan sampai sekarang walaupun gubernur berganti-ganti.
Sistem e-musrenbang juga memperkenalkan RT dan RW kepada metode template yang berisi patokan jenis program yang bisa diusulkan melalui musrenbang. Walaupun isi di dalam template beberapa kali mengalami perubahan minor, namun trennya sejak periode 2016 selalu ada setidaknya lebih dari 100 program yang dapat diusulkan di dalam template. Baru pada tahun 2023 ini di bawah Pj Heru Budi Hartono, jumlah program dipangkas menjadi hanya 38 usulan saja.
Jadi, masyarakat mengusulkan dan Pemprov DKI mewujudkan. Terdengar seperti terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, bukan? Sebab memang demikian adanya. Dan, berikut ini adalah beberapa alasan yang mendukung argumen tersebut.
Berkurangnya jumlah program dalam template e-musrenbang 2023
"Dipangkas" adalah istilah yang terlalu halus. "Disunat" mungkin lebih tepat. Bagaimana tidak, dari tahun sebelumnya template e-musrenbang menampung 101 program, di tahun ini jumlah tersebut menurun drastis menjadi hanya 38 program saja. Secara statistik, artinya 62 persen program dihilangkan secara sensasional hanya dalam satu periode musrenbang.
Argumen yang diberikan pemerintah adalah kebanyakan program yang dihilangkan dalam template berupa pelatihan, yang nantinya akan rutin diadakan secara langsung di tingkat kecamatan atau kota. Namun, hal ini sebenarnya menghilangkan faktor penyerapan aspirasi yang menjadi bagian penting dari adanya musrenbang. Jika masyarakat tidak bisa memilih pelatihan yang hendak diikutinya, maka besar kemungkinan kegiatan tersebut tidak akan menemui sasaran yang tepat di lapangan. Terlebih lagi, dari 62 persen program yang dihilangkan tidak semuanya berbentuk pelatihan. Tidak sedikit pula program yang dihilangkan bersifat fisik atau pemberdayaan masyarakat. Intinya, dari sisi manapun kita melihatnya, pengurangan jumlah program dalam template e-musrenbang secara dramatis ini adalah sebuah langkah mundur.
Program musrenbang tidak variatif dan tidak berwawasan lingkungan
Selama bertahun-tahun, penyelenggara musrenbang DKI seperti kurang kreatif dalam melakukan pendekatan terhadap program yang dapat diusulkan. Pasalnya, template musrenbang hampir tidak pernah berubah dari tahun ke tahun, kecuali di tahun ini -- yang sialnya ke arah yang lebih buruk. Jadi, jika RT dan RW sudah pernah mengusulkan speed trap lalu terwujud misalnya, maka pada musrenbang-musrenbang berikutnya RT dan RW tersebut akan kehabisan program karena template tidak menyediakan variasi program baru yang bisa diusulkan selain yang sudah ada.
Tahun ini, sebenarnya Pemprov DKI mempunyai kesempatan bagus untuk menggalakkan program lingkungan sesuai dengan kebutuhan dunia yang berkembang. Caranya adalah dengan memasukkan seksi khusus lingkungan seperti pengadaan urban farming, mesin pencacah, atau pelatihan bank sampah ke dalam template musrenbang terbaru. Tapi alih-alih mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemprov DKI malah mengurangi jumlah program sebagaimana poin pertama di atas. Praktis, di tahun ini RT dan RW tidak mempunyai banyak kreativitas dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya sendiri karena pilihan program menjadi sangat terbatas.
