Rutan Kelas IIB Prabumulih Kemenkumham Sumsel Ikuti Desk Evaluasi, Tampilkan Yang Terbaik dan Optimis Raih WBK
Palembang -- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Prabumulih Kemenkumham Sumsel mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bersama Tim Penilai Intern (TPI) dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM bertempat di Aula Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel, Selasa (07/05/2024).
Dengan semangat dan tekad yang kuat, Kepala Rutan Prabumulih, Zulkifli Bintang, mengawali kegiatan dengan memperkenalkan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas lalu penampilan yel-yel yang diikuti oleh seluruh anggota tim ZI.
Dalam paparannya, Kepala Rutan Prabumulih, Zulkifli Bintang menyampaikan proses pembangunan zona integritas yang dilakukan pada Rutan Kelas IIB Prabumulih.
"Kami sudah mengimplementasikan 6 area perubahan ke dalam program dan terdapat berbagai inovasi dalam pelayanan kami, diantaranya Program Tahfidz Qur'an, Program PKBM, Gerakan Membersihkan Rumah Ibadah, dan Ngobrol Perkara Iman Bersama Rutan Prabumulih"
"Inovasi yang telah kami laksanakan bukan hanya untuk pelayanan kepada warga binaan saja, melainkan untuk meningkatkan pola piker dan budaya kerja petugas ke arah yang lebih baik lagi dan berdampak positif kepada masyarakat" ungkapnya
Selepas paparan, penilaian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, seluruh tim pokja pembangunan Zona Integritas Rutan Prabumulih menjawab dengan baik serangkaian pertanyaan terkait proses pembangunan Zona Integritas di 6 area perubahan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Sementara itu, Titut Sulistyaningsih selaku ketua tim penilai beserta tim penguji lainnya memberikan Apresiasi atas pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh Rutan Kelas IIB Prabumulih.
"Inovasi-inovasi yang sudah disampaikan akan kami lakukan verifikasi langsung oleh Tim untuk mengetahui kesesuaian antara dokumen yang ditampilkan dan yang terjadi di lapangan," tuturnya.
Desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) ini, merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan indeks persepsi korupsi dan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik. (Humas Rutan Prabumulih)
