Tim Monev P2HAM Kanwil Kemenkumham Banten Kunjungi Rutan Pandeglang

Pandeglang -- Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Pandeglang menerima kunjungan dari Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Berbasis Hak Asasi Manusia (P2 HAM) yang berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham (Kanwil Kemenkumham) Banten, Selasa (24/09/2024). Kunjungna ini bertujuan untuk mengukur dan memastikan data dukung yang belum terlaksana atau terverifikasi terkait fasilitas P2HAM di Rutan Pandeglang.

Kedatangan tim disambut oleh Kepala Rutan Pandeglang, Syaikoni, yang memaparkan berbagai program yang telah diimplementasikan untuk meningkatkan layanan kepada narapidana. Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana fasilitas dan layanan yang disediakan memenuhi standar HAM.

Kepala Rutan Pandeglang, Syaikoni, menyampaikan bahwa melalui monitoring diharapkan dapat menemukan area yang perlu ditingkatkan dan memastikan semua fasilitas P2HAM berjalan sesuai ketentuan.

"Kedatangan tim ini sangat penting untuk kami. Melalui monitoring ini, kami berharap dapat menemukan area yang perlu ditingkatkan dan memastikan semua fasilitas P2HAM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Syaikoni.

Selama kunjungan, tim melakukan penilaian dengan memeriksa kondisi sarana dan prasarana yang ada, serta melakukan wawancara dengan penerima layanan untuk menggali pengalaman mereka terkait layanan yang diterima. Tim juga mencatat beberapa data dukung yang masih perlu diverifikasi untuk memastikan pemenuhan pelayanan berbasis HAM.

Ketua Tim P2HAM Kanwil Kemenkumham Banten, Haryanto, S.H., M.H. menghargai upaya Rutan Pandeglang dalam menerapkan pelayanan yang berbasis HAM. "Kami menghargai upaya Rutan Pandeglang dalam menerapkan pelayanan berbasis HAM. Kami berharap agar Rutan Pandeglang dapat segera melengkapi data dukung yang belum terverifikasi," jelasnya.

Diharapkan Rutan Pandeglang dapat terus proaktif dalam memperbaiki dan menyempurnakan fasilitas serta layanan yang diberikan, demi memastikan hak-hak masyarakat penerima layanan terpenuhi sesuai dengan standar HAM yang ditetapkan.