Kondisi ini menjadi kendala bagi ASN untuk profesional. Politik sudah masuk birokrasi. Kadang tim sukses di luar birokrasi turut campur dalam penempatan jabatan seorang ASN.
Ini kejahatan yang tidak kasat mata terjadi setelah diberlakukan pilkada secara langsug. Untuk menyelamatkan anggota Korpri menjadi korban persaingan politik dalam Pilkada, Korpri dapat saja melakukan upaya mendorong pemerintah dan DPR agar pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD.
Sulit diharapkan upaya itu bisa lahir dari Korpri. Pengurus Korpri di daerah seperti di daerah saya terlihat hanya berkutat dengan mengolah iuran anggota yang dipotong setiap bulan dari gaji. Uang tersebut untuk membantu anggota dan keluarga anggota yang sakit.
Tapi anggota Korpri yang menjadi pesakitan karena tersandubg kasus hukum diabaikan, berat untuk mengeluarkan bantuan dana bagi istri dan anak yang terkena musibah. Sepertinya mereka yang tersandung kasus hukum menjadi terhina.
Jangankan bantuan secara materi, bantuan hukumpun tidak didapat. Sebelum keputusan hukum ingkra, anggota Korpri yang bersangkutan masih anggota Korpri yang patut dibantu.Â
Korpri setidaknya bisa menjadi tempat berlindung bagi anggotanya. Tempat melaporkan bila ada permasalahan, wajar saja bila ASN melaporkan permasalahan ke pihak lain seperti DPRD, Wartawan, LSM dan lain-lain.
Kesimpulannya, anggota tidak bisa berharap banyak dari Korpri. Belum bisa melindungi anggora dari tekanan politik serta memberikan petlindungan hukum.
Terasa ketika pandemi, HUT Korpri sepi dari kegiatan terutama di daerah saya. Menjadi terasa Korpri tidak ada di di tengah anggotanya.
Untung saya masih bisa mengikuti peringatan HUT ke 49 Korpri secara virtual melalui zoom jadi terasa masih berada dalam naungan Korpri. Saya mengikuti upacara HUT Korpri secara virtual yang berlangsung dari Jakarta karena inisiatif sendiri. Sekali lagi saya ucapkan, srlamat hari Korpri.(Rustian Al'Ansori)
