Pembentukan Kabupaten Bangka Utara Jangan Hanya "PHP" Politisi

Suara musik perkusi yang nyaring mengiringi gerakan lincah Barongsai, Senin pagi (15/10 ) di halaman gedung DPRD Kabupaten Bangka di Sungailiat.

Ratusan massa yang mengatasnamakan masyarakat kecamtan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu yang termasuk dalam wilayah bakal kabupaten Bangka Utara, menuntut DPRD Kabupaten Bangka menandatangani persetujuan terbentuknya Daerah Otonomi Baru yang diberi nama kabupaten Bangka Utara. 

Di halaman Gedung DPRD para pengunjuk rasa yang datang menggunakan beberapa bus itu melalui juru bicaranya berorasi, dibawa pengawalan anggota Polres Bangka. Sementara di dalam gedung DPRD Kabupaten Bangka dua guru besar asal Belinyu yakni Profesor Bustami Rahman, mantan rektor Universitas Bangka Belitung dan Profesor Nurmandi dari Universitas Muhamadiyah Yogyakarta sedang memberikan penjelasan kepada pimpinan dewan untuk meyakinkan keunggulan, potensi yang dimiliki bakal kabupaten Bangka Utara ini dikemudiaan hari.

Pertanyaannya bisakan Kabupaten Bangka Utara ini terbentuk, ketika pemerintah pusat belum mencabut moratorium pemekaran wilayah. Sekarang ini kuncinya ada di pemerintah pusat, bila diizinkan kembali terjadinya pemekaran wilayah maka Kabupaten Bangka Utara dan beberapa daerah lainnya yang akan dimekarkan menjadi daerah otomi baru di Indonesia  akan dapat terbentuk. 

Menjelang Pemilu 2019 mungkinkah Presiden Joko Widodo yang juga calon petahana mencabut moratorium. Mungkin saja terjadi. Tapi kondisi keuangan negara yang terbatas saat ini, kecil kemungkinan terjadi karena untuk biaya daerah otonomi baru membutuhkan dana yang tidak sedikit. 

Ujuk rasa pemekaran Bangka Utara membawa Barongsai (dokpri)

Kendati moratorium itu masih berlaku, masayarakat yang mengatasnamakan pejuang pembentukan kabupaten Bangka Utara tidak berhenti berjuang.

“Kami bukan makar, tapi kami ingin mekar,” kata pengunjuk rasa.

Mekar yang dimaksud yakni dimekarkan wilayahnya menjadi kabupaten baru. Kehadiran para pengunuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Bangka itu untuk yang ke dua kalinya. Mendatangkan massa sudah pasti mengeluarkan biaya, seperti menyewa bus dan memberi makan minum para pengunjuk rasa. Diluar siapa yang membiayai gerakan tersebut, telah menunjukkan adanya keseriusan untuk terbentuknya kabupaten Bangka Utara.

Gema perjuangan pembentukkan kabupaten Bangka Utara  selalu kuat terdengar ketika adanya hajatan politik, dimulai tahun 2017 ketika Pilkada Gubernur dan wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, yang dimenangkan Erzaldi Rosman dan Abdul Fatah juga mendukung terbentuknya kabupaten Bangka Utara. 

Tentu dengan kompensasi dukungan itu, masyarakat di wilayah Bangka Utara mendukung calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bangka Belitung yang kini telah menjadi gubernur dan wakil gubernur devinitif. 

Kembali euforia itu ramai ketika Pilkada tahun 2018 yakni pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka lalu, Bupati dan wakil Bupati Bangka terpilih yakni Mulkan dan Syahbudin mendukung terbentuknya Kabupaten Bangka Utara, termasuk juga dua pasangan calon lainnya juga mendukung. 

Suara lantang pembentukan kabupaten Bangka Utara ramai kembali dengan unjuk rasa setelah dilantiknya Bupati dan wakil Bupati Bangka priode 2018 - 2023 di DPRD Kabupaten Bangka serta menjelang pelaksanaan Pemilu legeslatif dan Pilpres 2019. Apakah ada lagi partai politik yang kembali berjanji memberi dukungan hingga nantinya terbentuk kabupaten Bangka Utara. 

Bisa jadi ada clon presiden yang berani menjanjikan terbentuknya kabupaten Bangka Utara bila terpilih nanti. Menurut saya Capres tak mungkin mengubar janji menjamin terbentuknya kabupaten Bangka Utara, karena secara politis mata pilih di daerah itu sangat sedikit.

Semoga saja masyarakat yang sedang memperjuangkan kabupaten Bangka Utara tidak menjadi korban Pemberi Harapan Palsu ( PHP ) para politisi. Gubernur kepulauan Bangka Belitung Erzaldi ketika melantik Bupati dan wakil Bupati Bangka 27 September 2018 lalu sempat menyinggung tentang pembentukan Kabupaten Bangka Utara dalam sambutannya. 

Ia mendukung terbentuknya kabupaten Bangka Utara dengan diberi nama embel - embel Kabupaten Kepulauan Bangka Utara yang nantinya termasuk wilayahnya pulau - pulau diantaranya yang masih bersengketa dengan Provinsi Kepulauan Riau. 

Masalah sengketa wilayah ini juga belum terselesaikan, padahal waktu serah terima jabatan Gubernur Bangka Belitung tahun 2017 lalu, Gubernur Erzaldi diingatkan Dirjend Otonomi Daerah Sumarsono agar memprioritas penyelesaian sengketa wilayah dengan Provinsi kepulauan Riau. 

Kenyataanya sudah berjalan satu tahun pemerintahannya, upaya penyelesaian sengketa belum tampak. Bila ingin membentuk kabupaten kepulauan Bangka Utara selesaikan dahulu sengketa wilayah karena letak batas yang disengketakan berbatas dengan bakal wilayah kabupaten Bangka Utara.

Pantai Penyusuk Belinyu, salah satu potensi wisata di Bangka Utara (dokpri)

Wilayah kabupaten Bangka Utara memiliki potensi yang saya ketahui cukup besar yakni pariwisata dengan obyek wisatanya yang indah seperti pantai Romodong, pantai Penyusuk dan pantai - pantai lain. Belum lagi keragaman budaya perpaduan antara Melayu dan Thionghoa. 

Berbagai kuliner, potensi perikanan dan pertambangan timah. Melihat potensi yang dimiliki, tampaknya bakal kabupaten Bangka Utara akan memiliki prospek yang cukup cerah dimasa mendatang.

Semoga saja para pejuang pembentukan bakal kabupaten Bangka Utara tidak menjadi korban PHP dari para politisi. Menurut saya kunci terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Bangka Utara ada pada Presiden Joko Widodo mencabut moratorium pemekaran wilayah.

Terus berjuang kawan, hingga terbentuknya kabupaten Bangka Utara.

Salam dari pulau Bangka.
Rustian Al Ansori