4. Menghapus Program Tarif Hemat
Poin keempat para driver dan kurir menuntut penghapusan program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator karena dianggap tidak manusiawi dan memberikan rasa ketidakadilan. Program ini dinilai tidak memberikan pendapatan yang cukup bagi pengemudi ojek online, di samping biaya operasional sehari-hari mereka yang perlu juga dipertimbangkan.
5. Perlindungan dan Kepastian Hukum
Poin terakhir, driver ojek online juga menuntut perlindungan hukum yang lebih baik dalam pelaksanaan kedepannya. Mereka merasa tidak dianggap sebagai tenaga kerja Indonesia umum karena perjanjian kerja sama antara pekerja dengan perusahaan belum ada penyataan hitam di atas putih dengan bubuhan materai.
Sehingga ke depan perlu ada legal standing berupa Undang-Undang yang mengatur regulasi bisnis antara mitra driver dengan aplikator, sehingga pemerintah pun dapat bertindak jelas dan sesuai pada aturan tertulis yang sudah ada apabila memang terjadi tindakan yang merugikan salah satu pihak.
Dengan demikian, aksi demo ini merupakan bentuk protes terhadap kondisi bisnis yang dinilai tidak adil dan menuntut perubahan dalam kebijakan aplikator serta perlindungan dan kepastian hukum yang jelas dan lebih baik bagi mereka.
Â
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H