Pimpinan instansi dapat memberikan teguran dan juga apresiasi bagi dinas teknis terkait dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Bila ada keluhan masyarakat, pimpinan instansi dapat memberikan solusi cepat, tepat dan transparan. Tak ada lagi keluhan dan aduan yang hanya mampir di meja dan tak mendapatkan jawaban. Tingkat kepuasan jawaban laporan sangat diperhatikan.
[caption caption="Alur dan Mekanisme Lapor (Sumber:Presentasi Staf Kepresidenan RI dalam workshop Biro Hukum dan Komunikasi Publik Kemenpar, Maret 2016)"]
Menuju 10 “New Bali”
Pekerjaan yang saat ini menjadi isu penting Kementerian Pariwisata adalah membentuk 10 destinasi prioritas. Dari ratusan destinasi yang ada. Kemenpar memilih sepuluh destinasi yang akan dinaikkan menjadi “Bali Baru”.
Bukan untuk menyamai Bali, tapi lebih kepada meniru pengembangan Bali sebagai destinasi wisata dunia yang terkenal. Dengan mengangkat 10 destinasi prioritas ini, akan ada wilayah wisata nasional yang akan mendapatkan prioritas pengembangan dengan sinergitas kementerian lainnya, seperti Kementerian PUPR dan Kemenhub, tentunya juga kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah.
Promosi wisata yang terus digenjot dimancanegara dan diadakannya event berskala nasional bahkan dunia, seperi Tour de Singkarak, Sail Wakatobi, Sail Bunaken ,Sail Raja Ampat. Dan banyak sekali event wisata yang terus dilakukan.
Sebagai leading sector yang saat ini menduduki urutan keempat dalam mengisi pundi-pundi pendapatan negara, pariwisata diharapkan menjadi urutan kedua atau bahkan urutan pertama menggeser sektor migas yang sedang lesu.
Kerja keras mewujudkan 10 “New Bali” bukan pekerjaan semalam. Tapi pekerjaan yang dilakukan bertahun tahun. Bali saja perlu dua puluh tahun untuk mencapai titik pencapaian seperti saat ini.
Dengan berkembangnya 10 destinasi prioritas akan segera disusul dengan destinasi baru lainnya. Dengan begitu, Indonesia akan memiliki banyak tujuan wisata nasional yang memikat.
Untuk itu pemerintah telah membebaskan kepada 90 negara bebas visa untuk mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Selain itu, pemerintah menyingkatkan pengurusan izin masuk kepada kapal layar asing yang tadinya 21 hari menjadi hanya 1-2 hari saja.
Kapal pesiar asing yang membawa wisatawan mancanegara juga dimudahkan dengan kebijakan bebas bendara asing. Pelabuhan pendaratan juga diperbanyak dengan fasilitas internasional.
