Transportasi berbasis laut yang kini gencar dilakukan pemerintah untuk membuka akses pada pulau pulau yang tersebar. Pembukaan jalur kapal perintis dan pembangunan pelabuhan laut menjadi program pemerintah. MTI mendorong pemerintah melalui kementrian keuangan agar kontrak pelayaran kapal perintis menggunakan tahun jamak (Multi years) sebagai jaminan mobilitas penduduk yang tinggal diwilayah kepulauan.
Social Cost yang harus dibayar
Hal yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh Darmasan Tasan pada kata sambutannya yang singkat. Sebagai orang yang telah lama berkiprah dalam dunia transportasi. Darmawan menilai salah urus masalah transportasi akan menyebabkan kerugian baik sifatnya materiil dan non materiil.
Transportasi ibarat urat nadi dalam kehidupan. Mobilitas orang dan barang antar satu tempat ke tempat yang lain merupakan aliran yang tak pernah berhenti. Selama masih ada aktifitas manusia maka transportasi akan menjadi hal penting.
Salah urus dalam menangani transportasi akan berbuah petaka. Dampak kerugiannya bisa menembus angka 2500 Trilyun. Social cost yang ditimbulkan transportasi yang kacau-balau akan menurunkan produktifitas manusia dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu akan mengganggu kegiatan manusia lainnya yang sifatnya immateriil.
Sebagai contoh ketika terjadi kemacetan parah, hitung berapa liter bahan bakar yang terbuang percuma, hitung berapa efek biaya kerugian setiap individu yang terjebak kemacetan. Nilainya ternyata sangat fantastis. Belum lagi efek kesehatan, efek pendidikan, efek sosial, efek waktu dan banyak efek lanjutan lainnya. Itu baru masalah kemacetan.
Bagaimana dengan masalah keamanan dan kenyamanan layanan transportasi publik yang masih jauh dari harapan masyarakat. Kecelakaan antar moda tranportasi, pelecehan seksual di moda transportasi publik hingga ketersedian transportasi yang masih tidak sebanding.
Memang masih banyak PR yang harus diselesaikan. Semua peran stakeholder sektor transportasi harus saling bersinergi. Pemerintah, DPR, operator transportasi baik BUMN atau swasta, MTI, hingga masyarakat umum punya peran dalam untuk memajukan transportasi Indonesia.