Sementara itu, Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Dadang Kurnia, Ak., M.B.A., dalam sambutannya secara virtual, Dia menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun antara BPKP dengan Kemendagri merupakan komitmen untuk mengawal terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.
Pada kegiatan ini, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri melibatkan narasumber  yang berkompeten, seperti Wasis Prabowo selaku Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa BPKP, Yudi Hadian, SE, MSE, MA, PhD., yang merupakan Direktorat Dana Transfer Umum, Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, dan Sandra, SP. M.Si., dari Internal Ditjen Bina Pemdes.
Setelah dilakukan pemaparan materi sekaligus tanya jawab, kegiatan dilanjutkan dengan penjelasan teknis mengenai mekanisme pelaporan konsolidasi, melalui aplikasi konsolidasi serta fitur-fitur hasil pengembangan aplikasi siskuedes release 2.0.4., oleh tim pengembangan siskeudes Ditjen Bina Pemdes bersama Tim Pengembangan Siskeudes BPKP.
Kegiatan virtual ini berlangsung dari Ruang Rapat Utama Lt.2 Gedung C Ditjen Bina Pemdes, dengan mengundang peserta dari pihak Kepala Dinas PMD Provinsi maupun Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Perwakilan BPKP di 33 Provinsi, dan admin siskeudes Kabupaten/Kota dari 434 Kabupaten/Kota. (RL)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
