3. Development terhadap SDM
Digital business transaction tidak luput dari sumber daya manusia untuk menunjang rangkaian proses terciptanya sebuah digitalisasi process yang diciptakan, seprtinya hal ini masih perlu diperhatikan melihat perkenomian di Indonesia belum begitu terlihat secara keseluruhan.
4. Regulasi yang belum up-to-date
Pemerintah Indonesia saat ini telah menerbitkan beberapa aturan terkait pemajakan atas transaksi digital, kelemahan didalam regulasi yang diterapkan untuk pemajakan atas transaksi digital ini ialah :
a. Banyak dari perusahaan yang menjalankan bisnisnya di bidang transaksi digital tidak memiliki kantor di Indonesia, atau bahkan biasanya pengelolaan atas perusahaan tsb sebetulnya di Indonesia namun dikelola oleh grup perusahaan (jadi seperti numpang nama buat company di LN)
b. Akurasi penilaian, pelaporan, dan penyetoran pajak yang terhutang untuk PPN
dalam contoh kasusnya ialah penggunaan VPN sebagai tools untuk mengelabui lokasi pengguna
c. Pemerintah asal PMSE tidak menyetujui mekanismenya, terlebih jika ditemukannya tindakan unilateral sebagai pelanggaran perjanjian dan kesepatakan pajak tertentu dengan indonesia (Tax Treaty)
Sebagaimana diketahui setelah negosiasi intensif selama bertahun-tahun untuk memperbarui dan secara fundamental mereformasi peraturan pajak internasional, 137 anggota OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS (Inclusive Framework) bergabung dalam
Pernyataan Solusi Dua Pilar untuk Mengatasi Tantangan Perpajakan Akibat Digitalisasi Ekonomi (Pernyataan) yang dirilis pada Oktober 2021 lalu.
Pentingnya pengenaan pajak atas transaksi ddigtal ini salah satunya ialah potensi fiskal yang besar melihat perkembangan jaman saat ini dimana era digital unggul dalam memerangi pertumbuhan ekonomi.
