Tangerang -Â
Kepala Rupbasan Jakarta Barat, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Muh Mehdi ikuti Diskusi Uji Coba Integrasi dan Sinkronisasi Data Basan Baran dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sehingga integrasi dan sinkronisasi data antara Rupbasan, Rutan, dan Lapas berjalan lebih efektif yang dilaksanakan di ruang Aula Sahardjo Rupbasan Kelas I Jakarta Barat pada Selasa, (03/12).
Kegiatan diskusi ini sebagai salah satu Implementasi Proyek Perubahan Sdr. Akbar Amnur, Ketua Pokja Administrasi pengelolaan basan baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXVIII Tahun 2024) perlu dilakukan diskusi dan ujicoba integrasi dan sinkronisasi data antara Rupbasan, Rutan, dan Lapas. Turut Hadir operator SDP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang, operator SDP Rutan Kelas I Tigaraksa dan operator SDP Rubasan Kelas I Jakarta Barat untuk sinkronisasi data pada SDP.
Pembahasan diskusi kegiatan dengan Tujuan Pengelolaan SDP Ditjen Permasyarakatan baik dari pengelolaan layanan tahanan dan pengelolaan basan baran dapat tersinkronisasi baik dengan tujuan pemenuhan mutasi Basan baran dengan lebih efektif maupun dalam Perlindungan dan pemenuhan HAM untuk warga binaan maupun masyarakat. dengan sistem terelasi dapat meng-akomodinir dari pemenuhan layanan instansi lapas maupun rutan.
Dari hasil diskusi kegiatan yang dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan dan suatu tindak lanjut untuk kedepannya apabila sudah terealisasi baik dari segi pemenuhan Fitur Rupbasan dalam SDP lapas rutan sehingga dapat diketahui dan menjadi suatu hal dalam menghadirkan/mengadakan suatu tempat Layanan Informasi di lapas/Rutan dalam Menyediakan sarana informasi,bagi warga binaan dan masyarakat untuk mengetahui basan baran sebagaimana dalam rangka pemenuhan dari Hak Asasi Manusia baik dari Warga Binaan Pemasyarakatan maupun layanan masyarakat.
Diskusi ini selain membuka wawasan dan juga mind set juga merupakan integrasi informasi korelasi tupoksi kinerja juga sebagai Penyuluhan dalam perlindungan HAM dalam mensosialisasikan barang sitaan sebagai pemenuhan dan penyajian data Hak Asasi Manusia di Indonesia.
