Masa Kepemimpinan bang Zul yang dikategori sukses dalam menjalankan program unggulannya yang mengirimkan ribuan anak muda NTB belajar keluar negeri dalam beasiswa NTB dan dinobatkan sebagai bapak Pendidikan itu sangat keliru. Apalagi kegagalan dalam mengelola pendidikan NTB.
Ada beberapa point mengapa gelar penobatan bang Zul sebagai bapak Pendidikan sangat keliru dan gagal dalam pendidikan NTB. Karena tidak komprehensif dalam melihat semua sisi Pendidikan NTB yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
*Pertama*, perintah UU No. 23 Tahun 2014 yang secara tegas mengatakan bahwa pemerintah Provinsi bertanggungjawab sepenuhnya untuk mengelola pendidikan SMA/SMK cenderung diabaikan.
Dalam hal ini bang Zul terlalu fokus pada pendidikan tinggi yang bukan ranah dan domain kewenangannya. Sehingga membuat kewajiban yang seharusnya dijalankan Provinsi justru diabaikan.
*Kedua*, pendidikan SMA/SMK yang seharusnya diperhatikan dan diprioritaskan oleh bang Zul justru tercekik dengan kebijakan Gubernur soal Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP).
Dalam peraturan Gubernur No. 44 tahun 2018 bahwa pungutan BPP pada SMA negeri sebesar Rp. 150.000, sedangkan besaran pungutan BPP pada SMK sebesar Rp. 200.000. Dan itu harus dibayar setiap bulan sekali.
Dengan kebijakan tersebut siswa SMA/SMK sampai ditahan Ijazahnya. Asisten Bidang Penanganan Laporan Ombudsman Perwakilan NTB, menyebutkan bahwa yang menjadi penyebab ijazah siswa ditahan pihak sekolah salah satunya adalah karena siswa menunggak pembayaran biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP).
Dalam laporan Ombudsman tahun 2023 ada beberapa orangtua yang juga melaporkan anaknya tidak bisa mengikuti ujian semester, sebab belum membayar BPP.
*Ketiga*, Pusmendik Kemendikbud 2022 menunjukkan bahwa Capaian Literasi Membaca siswa SMA di provinsi NTB itu kurang dari 50% artinya berada di bawah kompetensi minimum. Begitu juga dengan hasil numerasi siswa SMA kurang dari 50% dibawah kompetensi minimum.
Termasuk dalam Asesmen Nasional Tahun 2021 di Provinsi NTB dalam Survei Lingkungan seperti kualitas pembelajaran/praktik pengajaran, refleksi guru dan kepemimpinan kepala sekolah di tingkat SMA itu masuk di zona merah.
*Keempat*, Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan SMA/SMK dalam mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat dalam waktunya itu masih jauh dari kata target. Sebab dalam target APM tersebut bahwa Pendidikan SMA/SMK pada RPJMD 2019-2023 itu sebesar 95,28%.
Namun, realitasnya capaian tersebut dalam Survei BPS Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2023 itu hanya dapat tercapai dengan presentase sebesar 68,04%, artinya jauh dari target.
*Kelima*, Siswa Putus Sekolah SMA di seluruh kabupaten/kota di provinsi NTB berdasarkan Portal Data Kemendikbudristek pada 30 November 2023 itu sebesar 527 siswa. Dari angka tersebut justru di dominasi oleh kaum laki-laki.
Begitu juga di Sekolah SMK sebesar 527 siswa. Dan juga di dominasi oleh kaum laki-laki. Kalau ditotalin semuanya maka siswa putus sekolah pada Pendidikan SMA dan SMK di NTB itu sebesar 1.054 siswa.
Angka yang bukan dianggap main-main, sebab jangan sampai menambah sumbangan pengangguran di NTB.
*Keenam*, Keadaan Sekolah SMA/SMK Menurut Status Sekolah di NTB Tahun 2023/2024 menurut Portal Data Kemendikbudristek pada 30 November 2023 terdapat 215 Ruang Kelas yang mengalami rusak berat. Untuk 1.094 lainnya mengalami rusak ringan. Dengan rusaknya ruang kelas tersebut justru itu akan berdampak pada kualitas pembelajaran.
Jadi saya rasa dalam 6 point tersebut terjadi paradoks dalam penobatan bang Zul sebagai bapak Pendidikan NTB karna keenam point tersebut bermasalah.
Mungkin bisa kita anggap keliru soal penobatan bapak pendidikan NTB bang Zul. Sisi lain juga gagal total dalam mengelola Pendidikan NTB selama masa kepemimpinannya.
