Pengurus Daerah KAMMI Lombok Timur menyatakan Mosi tidak percaya kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah KAMMI NTB.
Banyak sekali kejanggalan yang terjadi di KAMMI saat ini. Mulai dari hasil Muktamar XIII Mataram yang kontroversial. Dimana kandidat ketua di "fixing" oleh orang orang yang berada di luar forum muktamar, terlebih mereka adalah aktor aktor kiriman dari partai politik.
Kemudian, Sekjend PP saat ini yaitu saudara Amri Akbar merupakan ketua PW NTB aktif. Meskipun ia sudah dilantik sebagai Sekjend PP, namun hingga saat ini Amri belum mengirim surat pengunduran dirinya sebagai ketua PW NTB. Hal ini jelas jelas melanggar etika berorganisasi dimana seseorang tentu tidak boleh merangkap jabatan di PP dan PW i waktu bersamaan dengan status aktif. Bahkan tanpa ada alasan yang urgent dan mendesak. Sungguh, perilaku tersebut menunjukkan syahwat berkuasa yang jauh dari syariat dan telah melanggar nilai nilai etik di organisasi KAMMI.
Selain Sekjend PP yang masih merangkap jabatan, yang menjadi keanehan adalah menjabatnya Sekjend KA KAMMI NTB sebagai wakil ketua 4 KAMMI pusat yaitu saudara Nazmul Wathan. Hal ini justru lebih kacau lagi, bagaimana mungkin seorang alumni bisa menjabat kembali sebagai Pengurus di PP KAMMI. Apakah PP tidak punya kader lain? Sehingga harus menarik alumni lagi menjadi BPHnya? Hal ini tentu tidak hanya melanggar etik, tapi sudah melanggar AD/ART KAMMI juga. Sebab seorang yang telah habis masa aktif dan jabatannya di kammi dan telah menjadi alumni. Jelas tidak diperbolehkan untuk menjabat kembali.
Kedua hal ini jelas jelas menunjukkan bagaimana KAMMI saat ini hanya merupakan organisasi transaksional politik. Dikuasai oleh orang orang dengan syahwat berkuasa yang melebihi niat baik untuk memperbaiki KAMMI dan kondisi masyarakat.
Oleh karna itu, KAMDA lombok timur menyatakan Mosi tidak percaya terhadap PP, PW NTB KAMMI. Kami Pengurus Daerah KAMMI Lombok Timur dengan ini mendesak PP untuk:
1. Memberikan surat peringatan kepada saudara Amri Akbar untuk mundur dari jabatannya di Sekjend PP atau mendesak ia untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua PW NTB
2. Mendesak Nazmul Wathan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua PP KAMMI.
3. Mendesak PP untuk memberikan ultimatum kepada PW NTB untuk segera melakukan musyawarah luarbiasa.
4. Melakukan evaluasi terhadap BPH yang memiliki keterlibatan aktif di partai politik dan rangkap jabatan di struktur BPH KAMMI di tingkat PW dan PD.
