Terkait sengketa lahan antara masyarakat dengan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), Anggota DPR RI asal Dapil Lampung II, H. KRH. Henry Yosodiningrat berharap perkara tersebut bisa tuntas dengan solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat kecil dalam hal ini petani.
Sebagai Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan yang salah satunya meliputi Kabupaten Tulangbawang, Henry tidak menginginkan kasus ini berlarut, mengingat sudah berlangsung puluhan tahun.
"Persoalan ini sudah dibawa ke Komisi II DPR RI dan akan mengundang pihak-pihak terkait. Namun Karena padatnya persoalan lain, termasuk kasus klaim lahan oleh TNI Angkatan Udara yang juga dialami masyarakat Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Tulangbawang," ujar Henry saat menerima Audiensi sejumlah orang yang mengatasnamakan dirinya Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) asal Kab. Tulangbawang, Lampung, Kamis (7/9) Siang.
Sebagai Legislator yang melihat konstituennya sedang dirudung masalah, Henry tak tinggal diam. Hal itu dibuktikan dirinya dengan turun langsung ke lapangan ketika bentrok yang kesekian kali sejak tahun 1991 antara warga masyarakat dengan PT BNIL pada Oktober tahun 2016.
"Saya sengaja turun ke Lampung dan mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat. Saya mendatangi Polres hari itu juga. Bahkan saya menulis surat mengajukan permohonan penangguhan terhadap warga. Dan menjamin mereka tidak akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulanginya kembali," tutur Henry sedikit flashback terkait sikapnya merespon bentrokan warga dengan PT BNIL 1 Oktober 2016 yang lalu.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta kepada pihak kepolisian agar menghentikan langkah yang dianggap menakut-nakuti warga. "Dan selain daripada itu, saya juga sengaja bertemu dengan Gubernur. Yang intinya saya minta dalam Tim yang sudah dibentuk Gubernur agar warga masyarakat ini diwakili atau setidaknya didampingi, dan saya mengajukan diri saya sebagai pihak yang mendampingi mereka."
Yang menjadi pertimbangan Henry, ketika negoisasi antara masyarakat dengan PT BNIL, sudah barang tentu akan tidak seimbang, apalagi ada pihak-pihak Kepolisian dan sebagainya dalam Satuan Tugas yang dibentuk Gubernur. "Dan waktu itu sudah disanggupi Gubernur, namun hingga saat ini tidak pernah ada realisasi saya diundang pertemuan," urai Henry.
Â
Petani Berharap Solusi Berkeadilan
Diketahui, mengingat kasus yang sudah berlarut dan belum ada solusi berkeadilan bagi petani yang menjadi korban penyerobotan lahan, pihak korban penggusuran kemudian berkirim surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam audiensi itu, para korban dalam hal ini yang tergabung dalam Serikat Tani Korban Gusuran BNIL (STKGB) diwakili oleh Muhadik, Sakiran dan Pendeta Karel Barus didampingi Yahya Zakaria, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan dan Pengembangan Jaringan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) beserta jajarannya. Sementara itu dari pihak Kelompok Komisi (Poksi) II Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, selain Henry Yosodiningrat yang merupakan Wakil Rakyat dari para korban, hadir juga Sekretaris Poksi II Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo, dan Sirmadji Tjondropragolo serta Jimmy Damianus Ijie.
Rekomendasi dari pertemuan itu, Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini Poksi II, akan melakukan rapat tersendiri untuk mengambil langkah apa saja yang akan dilakukan.
"Hari Senin tanggal 11 September besok saya akan ke Lampung. Rencananya akan bertemu dengan Kapolda dan Gubernur Lampung untuk menindaklanjuti kasus ini. Seharusnya dalam jadwal saya harus Kunjungan Kerja ke Palembang, saya tinggalkan juga menjadi undangan menjadi Pembicara tentang Narkoba di Wisma DPR, Kopo dalam Agenda Parlemen Remaja.
Sementara perwakilan dari korban menyampaikan harapannya yang sudah datang ke Jakarta dari Lampung untuk bertemu Wakil Rakyatnya, agar kasus ini cepat diselesaikan. "Kami hanya ingin kembali menggarap lahan kami. Karena hanya itu mata pencaharian petani untuk menyambung hidup. Para korban tentu ingin segera menyekolahkan anaknya kembali. Paling tinggi sekolah sampai SMP, setelah itu ya anak-anak kami juga jadi buruh tani seperti kami," ujar Pendeta Karel Barus.
Pihak KPA mengapresiasi para Anggota DPR RI Poksi II Fraksi PDI Perjuangan yang meluangkan waktu untuk memperhatikan kasus agraria ini. Menurutnya, konflik sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga dibutuhkan langkah kongkrit untuk mengawal kasus ini untuk segera menjadi agenda prioritas Komisi II dalam waktu dekat.
"Selain itu, KPA juga menyambut baik rencana gelar perkara yang diusulkan Pak Henry kepada Aparat Kepolisian dan Gubernur Lampung, untuk membedah kasus, dan dicarikan solusi terbaik melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kasus tersebu," demikian disampaikan Yahya Zakaria dari Konsorsium Pembaruan Agria.
