Dirasa Sudah Darurat dan Terjadi Kekosongan Hukum, GRANAT Minta Presiden Terbitkan Perppu Darurat Narkoba

Ditambahkan Komjen Buwas, pihaknya tidak mungkin jalan sendiri tanpa sinergi dengan institusi lain. "Kami tidak mungkin jalan sendiri. Kalau kami jalan sendiri, kami tidak mungkin berhasil seperti sekarang. Kami bersinergi dengan Polri, Bea Cukai, PPATK, dll," katanya.

Buwas menegaskan, untuk penindakan hukum kejahatan Narkoba biar BNN dengan Kepolisian yang menegakkan hukum. Namun untuk pencegahan, yang lebih penting dilakukan seluruh elemen bangsa.

Senada dengan Buwas, Henry Yoso sepakat setiap Kementerian, lembaga harus ambil bagian. "Malahan saya berharap, agar Presiden dalam waktu sebulan sekali mengadakan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas khusus untuk membahas perkembangan kaitannya dengan kondisi Darurat Narkoba, apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya (Kementerian) dalam peran mencegah Narkoba. Kalau memang kita sepakat ini adalah musuh bersama, harusnya kita ambil bagian, jangan hanya BNN dan Kepolisian."

Terkait penegakan hukum Narkoba, Henry menilai, penegakan itu tidak ada kalau kita berhasil dalam upaya cegah. Kemudian rehabilitasi adalah paling ujung (alternatif terakhir-Red), kalau kita berhasil upaya cegah.

"Siapa yang harus cegah? Memang ada kewajiban BNN, tapi bukan hanya BNN sendiri. Kementerian agama bekerjasama dengan Kementerian pendidikan bekerjasama dari sisi pendidikannya. Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan. Semua! Tidak ada satu pun kementerian yang tidak bisa ambil bagian. GRANAT aja masyarakat bisa ambil bagian kok," pungkas Henry.