Sudah 2 artikel saya buat di bulan Mei lalu yang mengkritisi rencanan pemindahan Ibukota oleh Jokowi. Â Alasan utamanya adalah menurut saya Tidak ada Skala Prioritas yang mendesak untuk itu. Tidak ada tingkat Urgensi yang tinggi untuk hal tersebut.
Artikel saya tanggal 8 Mei 2019 mempertanyakan mengapa begitu Instantnya rencana pemindahan ibukota. Soal ini 2 hari lalu sempat dibahas juga secara detail oleh mantan menteri BUMN Dahlan Iskan.Â
Begitu juga pada artikel saya tanggal 1 Mei 2019 yang mempertanyakan mengapa Jokowi tidak focus menyelesaikan masalah-masalah Pemilu 2019 terkait jatuhnya 600 korban petugas pemilu terlebih dahulu malah membuat isu baru yaitu rencana pemindahan ibukota.
Harapan saya waktu itu adalah Jokowi menyelesaikan PR-PR yang belum selesai di pemerintahan periode 2014-2019 terlebih dahulu barulah berbicara soal Pemindahan Ibukota.
Lihatlah prestasi Jokowi 2014-2019. Lihatlah Mega Proyek Listrik 35 ribu Megawatt yang realisasinya hanya dibawah 20%. Â Lihatlah Pertumbuhan Ekonomi stagnant di 5% selama 4 tahun pemerintahan Jokowi dan lihatlah target-target program lain yang tidak selesai.
Betapa banyak masalah penting yang harus diselesaikan Jokowi tetapi malah Jokowi sepertinya kurang kerjaan dengan sibuk urusan Pemindahan Ibukota. (Maaf ini hanya pendapat pribadi seorang rakyat).
Artikel Dahlan Iskan yang saya baca sangat detail mengulas "keheranan" seorang Dahlan Iskan tentang bagaimana mudahnya pemerintah membuat rencana pemindahan ibukota disertai jadwal kapan pindahnya.Â
Dahlan menyebutnya rencana pemindahan Ibukota oleh Jokowi terkesan seperti program sebuah Grup Perusahan Property Raksasa. Detail tentang lahannya, detail tentang konstruksinya dan detail tentang jadwalnya. Â
Yang diulas Dahlan Iskan senada dengan apa yang saya tuliskan di Artikel tanggal 8 Mei lalu. Kesannya seolah-olah DPR dan rakyat tidak dilibatkan dalam Rencana Pemindahan Ibukota ini.Â
Status-status akun resmi medsos Jokowi kemarin-kemarin memastikan bahwa rencana ini akan pasti berjalan tanpa kendala dan selesai sesuai jadwal.Â
Tidak disebut oleh akun Jokowi tentang proses persetujuan DPR ataupun proses kajian lainnya. Seolah-olah DPR pasti setuju dengan rencana Jokowi dan akan dilaksanakan sesuai rencana Bappenas. (agak mirip dengan zaman orde baru dimana pasti DPR akan setuju apapun rencana dari Soeharto).
