Debat Keempat Pilpres 2019, Ketika Jokowi "Dimarahi" Prabowo

Saya hanya sepintas menonton Debat ke 4 Capres 2019 jadi tidak mungkin memberikan penilaian terhadap keseluruhan melainkan beberapa poin yang mungkin paling penting dan menarik saja. Lagipula kalau membuat penilaian keseluruhan takutnya dibilang ikut-ikutan pendukung 01 dan pendukung 02, saling klaim kubu mereka yang unggul.

Tema debat ke 4 Capre malam ini tentang isu Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan hubungan Internasional.

Seperti dugaan saya sehari sebelumnya bahwa dalam debat ke 4 pada sesi Ideologi mungkin akan ada perdebatan soal PKI dan HTI (khilafah), ternyata memang seperti itu, terjadilah "Saling Curhat".

Prabowo merasa dituduh jahat oleh pendukung kubu 01 sebagai Capres yang pro Khilafah (pemerintahan Negara Islam) sehingga Prabowo harus menjelaskan kembali bahwa dirinya lahir dari Rahim seorang wanita Kristen dan keluarganya juga banyak yang Kristen sehingga tidak mungkin dirinya akan pro Khilafah.

 Sementara Jokowi curhat dan merasa sedih karena selama 4,5 tahun dirinya dituduh PKI. Menurut Jokowi yang penting mari kita membumikan Pancasila saja.

Satu kesalahan data dibuat Jokowi dalam berbicara soal Toleransi dalam Ideologi. Menurut Jokowi generasi muda harus sejak awal dikenalkan dengan Toleransi karena Indonesia mempunyai 714 Suku Bangsa dan 1.100 Bahasa. Saya kira Jokowi lupa atau keliru dalam hal ini. Dari data BPS tahun 2010 disebut suku bangsa yang ada di Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa. Dan untuk jumlah Bahasa daerah data yang ada di Kementerian Pendidikan menyebut Bahasa Daerah yang ada di Indonesia berjumlah 652 Bahasa Daerah.

Selanjutnya Debat masuk pada sesi Pemerintahan. Prabowo "menyerang" Jokowi terkait OTT KPK terhadap Romahurmuziy. Menurut Prabowo Kasus-kasus Jual Beli Jabatan sangat merusak lembaga-lembaga Pemerintahan. Kalau itu tidak dibersihkan bagaimana bisa membangun bangsa.

Prabowo juga menyebut yang diperlukan pemerintahan untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu banyak kartu. Cukup hanya 1 kartu (Single Identity Card) tetapi yang didalamnya ada data elektronik yang bisa diakses untuk semua pelayanan kesejahteraan masyarakat.

Sebaliknya di kubu 01 untuk sesi Pemerintahan memperkenalkan "Pemerintahan Dilan", pemerintahan berbasis Digital dalam Pelayanan agar birokrasi cepat dan tidak berbelit-belit. Jokowi juga mengkalim sudah membubarkan 23 lembaga yang kurang penting agar bisa menghemat APBN dan mengefektifkan Birokrasi Pemerintahan.

Fakta yang ada memang benar Jokowi sudah membubarkan 23 Lembaga lama yang kurang efektif. Tetapi ternyata Jokowi malah membuat banyak lembaga baru (sekitar 10 lembaga) yang sepertinya kurang efektif. Jokowi membuat lembaga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang gaji para Dewan Pakarnya diatas Rp. 100 juta, Jokowi juga membuat lembaga Staf Presiden khusus bidang Ekonomi dan Industri. Membuat Badan Siber Sandi Negara (padahal sudah ada divisi tersebut pada BIN), membuat Lembaga Komite Keuangan Syariah dan lain-lainnya.

 DEBAT PALING SERU DI SESI PERTAHANAN

Seperti dugaan banyak orang sebelumnya, bidang Pertahanan ini akan menjadi bidang yang sangat dikuasai Prabowo sehingga dipastikan Prabowo akan lebih unggul dalam memaparkan apa yang harus dilakukan pemerintahan dalam bidang pertahanan.

Perdebatan mulai memanas ketika Prabowo mengkritisi Anggaran Pertahanan yang terlalu kecil. Menurut Prabowo , Indonesia negara yang sangat luas dengan wilayah yang terdiri dari berbagai pulau dan lautan sesungguhnya harus punya anggaran Pertahanan yang cukup. Tapi faktanya menurut Prabowo Anggaran Pertahanan Indonesia hanya 0,8% dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) sementara Singapura yang merupakan negara kecil (1 pulau) memiliki anggaran Pertahanan sebesar 3% dari PDB.

Jokowi kemudian membantahnya. Menurut Jokowi anggaran pertahanan memang kecil karena pertumbuhan Ekonomi masih minim. Hal itu dikarenakan dia focus pada pembangunan Infrastruktur. Nanti berikutnya dia akan focus pada ekonomi sehingga kalau pertumbuhan ekonomi sudah meningkat barulah anggaran pertahanan ditingkatkan.

Lagipula menurut Jokowi, berdasarkan informasi dari Inteligen Strategis yang masuk kepada Presiden dinyatakan bahwa dalam 20 tahun ke depan Invasi yang mungkin masuk dari negara lain ke negara kita dapat dikatakan Tidak Ada.

Disinilah terjadi Debat Panasnya.

Ucapan Jokowi soal 20 tahun ke depan tidak aka nada invasi dari negara luar ke Indonesia langsung dibantah Prabowo.

Prabowo pun bercerita pengalamannya di TNI. Pada waktu dirinya masih Letnan Dua sekitar tahun 1974, dirinya mendapatkan pengarahan-pengarahan dari Jendral-jendral yang ada. Dalam 20 tahun kedepan menurut para Jendral tidak akan terjadi Perang. (ekpresi Prabowo seperti marah).

Tiba-tiba setahun kemudian tahun 1975, Perang Timtim Meletus. Dirinya yang berpangkat Letnan Dua langsung ditugaskan ke perang Timor Timur tersebut. Itu artinya analisa Jendral-jendral yang ada keliru.

Dengan pengalaman itu Prabowo langsung "menegur" Jokowi. Bahwa yang namanya Perang itu tidak bisa diprediksi kapan akan terjadinya. Setiap negara harus selalu stand by pertahanannya. Prabowo pun bertanya pada Jokowi, "Siapa (Jendral) yang memberi Briefing terhadap bapak Jokowi..Waduh..waduh..waduh..!".

Yang namanya Sistim Pertahanan Negara itu tidak pernah boleh menganggap tidak akan ada potensi perang dalam waktu dekat apalagi dalam waktu 20 tahun. Kita ini negara Damai tapi kita harus siap Perang kapanpun juga, kata Prabowo.

Negara kita ini Kaya dan akan selalu ada potensi wilayah kita dicuri oleh orang lain (negara lain). ada sebagian dari mereka mengincar kekayaan kita. Jadi Briefing-briefing Jendral Jokowi yang mengatakan tidak mungkin ada Perang itu Tidak Benar, menurut Prabowo. Kalau dia jadi Presidennya mungkin Jendral itu akan ditegur.(Prabowo sedikit terlihat emosi).

Akhirnya teguran Prabowo dibalas lagi oleh Jokowi. Bahwa yang tadi itu soal 20 tahun ke depan tidak aka nada Perang itu merupakan Perkiraan dari Badan Inteligen Strategis. Kemudian Jokowi menjelaskan hal-hal yang lain.

Agak bagaimana rasanya melihat dan menyimak pernyataan Jokowi soal Laporan Inteligen Strategis berupa hanya sebua Perkiraan. Yang namanya Inteligen itu tidak boleh hanya bisa memperkirakan tetapi harus memastikan informasi yang ada. Percuma menjadi Badan Inteligen kalau hasilnya berupa Perkiraan saja.

Selain poin pertahanan yang paling penting, ada juga poin penting lainnya yaitu Prabowo melaporkan pada Jokowi bahwa ada Pejabat-pejabat yang mengirim surat dan meminta bantuan Kepolisian untuk memenangkan salah satu kontestan pemilu. Poin ini kurang direspon Jokowi.

Saya kira itu saja yang mampu saya rangkumkan untuk Debat Ke 4 Capres 2019.

Sekian.

Sumber :

Detikcom