Jurus Pamungkas Prabowo untuk Menangkan Pilpres Siap Dilepaskan?

Cukup banyak kawan yang bertanya baik langsung, lewat WA maupun inbok, mengapa sampai saya  tidak percaya hasil survey Elektabilitas dari berbagai lembaga survey yang ada. Padahal mereka tahu saya orangnya logical.

Saya menjawab,kata siapa saya tidak percaya dengan lembaga survey?  Sebenarnya saya malah sangat percaya keilmiahan dari metode lembaga Survey. Dan itu sudah saya buktikan waktu memprediksi Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2012 dimana kedua prediksi saya tersebut hanya meleset di kisaran angka 0,5% saja. Data yang saya gunakan untuk memprediksi  2 pemilu tersebut ya berasal dari hasil survey dari lembaga-lembaga survey yang ada.

Tapi berbeda  sekali kondisinya dengan hasil  survey berbagai lembaga survey untuk Pilpres 2019 ini.  Selisih Elektabilitas antara Jokowi dengan Prabowo yang dirilis semua lembaga survey yang ada ternyata Tidak Masuk Akal menurut teori yang saya pegang dalam beberapa tahun terakhir.

Pembaca setia Kompasiana pasti sudah hapal tentang argument-argumen saya soal selisih angka elektabilitas yang wajar antara Jokowi dan Prabowo. Saya pun akhirnya menemukan suatu anomaly dari lembaga-lembaga survey dimana setiap survey yang dilakukan untuk mengukur Elektabilitas dari Petahana baik Pilpres maupun Pilkada selalu meleset angkanya.

Sudah  saya tuliskan soal itu dalam artikel sebelumnya tentang Teori "Surinc Passed", yaitu Survey Incumbent Pasti Meleset.  Teori itulah yang memperkuat teori sebelumnya dimana untuk Kontestasi Pilpres 2019 ini selisih angka Elektabilitas antara 01 dan 02 yang wajar adalah dibawah 10%.

BERAPA ANGKA REAL ELEKTABILITAS JOKOWI  SEBENARNYA?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya mau tanya kepada pembaca. Siapa orangnya yang saat ini yakin 100% Jokowi akan memenangkan Pilpres 2019?  Saya yakin tidak ada yang bisa menjawabnya.  Dan saya yakin saat ini semua orang hanya yakin sekitar 60% soal Jokowi mampu memenangkan Pilpres 2019.

Dengan  kondisi tersebut maka dapat disimpulkan, saat ini hampir semua orang memang meragukan ketepatan  dari  angka Elektabilitas yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga survey yang ada.

dok pribadi

Ada 1 Fakta Penting soal Elektabilitas Jokowi yang seharusnya menjadi acuan Tim Kampanye Jokowi.

Pada tahun 2009 menjelang Pilpres, Angka Elektabiltas SBY sebaga Petahana berdasarkan hasil survey mencapai angka 71%. Sementara untuk Jokowi yang juga sebagai Petahana ternyata angka Elektabilitasnya di bawah angka 60% atau tepatnya di kisaran 55%. 

Coba  sama-sama kita cermati angka-angka  yang jauh berbeda  ini.  Apa masalahnya dan apa dampaknya bagi Jokowi?

Kalau dalam analisa saya, penyebab angka Elektabilitas Jokowi jauh dibawah angka SBY dikarenakan  Pemerintahan SBY jauh lebih stabil dari Pemerintahan Jokowi. 

Faktanya memang pemerintahan SBY mampu mengendalikan stabilitas Politik dan stabilitas Ekonomi. Inilah kata kunci mengapa angka Elektabilitas SBY waktu itu bisa mencapai angka 71%.  Sementara Jokowi harus kita akui bahwa Jokowi tidak mampu menciptakan stabilitas di bidang Ekonomi, Politik dan Hukum tentunya.

 3 Elemen Penting Pemerintahan di era Jokowi yaitu Ekonomi, Hukum dan Poltik dalam keadaan tidak kondusif.  Dalam Politik SBY mampu merangkul  hampir semua  kalangan. Sementara rezim Jokowi terkesan memusuhi banyak kalangan.  Tidak perlu saya sebut, pembaca sudah tahu rezim Jokowi memusuhi siapa saja.

Penegakan Hukum pun cukup buruk.  Begitu menggemanya  istilah Hukum Tajam ke bawah dan Tumpul ke atas. Begitu juga Ekonomi dengan tolok ukur pertumbuhan ekonomi yang stagnant  di angka 5% dalam 4 tahun terakhir.

Faktor-faktor inilah yang akhirnya membuat Elektabilitas Jokowi tidak mampu mencapai angka 60%.

Disisi lain jangan lupa dengan keberadaan Teori "Surinc Passed" dimana untuk Pilpres 2009 hasil survey Elektabilitas SBY sebesar 71% tapi ternyata hasil Pilpresnya SBY hanya mampu memperoleh 60,85%. Jadi sebenarnya Angka Real Elektabilitas SBY pada Pilpres 2009 adalah 60%..

Sekarang angka Elektabilitas Tertinggi Jokowi dari berbagai Lembaga Survey di angka berapa?

Kalau tidak salah yang tertinggi sekitar 58%. Dan kalau memang angkanya  seperti  itu, coba bandingkan dengan Pilpres 2009 dimana hasil akhir Pilpres 2009 perolehan suara SBY  turun sekitar 10% dari Angka Elektabilitas SBY sebelumnya.

Terbayang tidak angka real dari Elektabilitas Jokowi?

Saya sendiri sudah punya hitung-hitungan pribadi soal angka Elektabilitas Jokowi dan Prabowo saat ini. nanti pada artikel-artikel berikut saya jelaskan  detailnya. Untuk saat ini saya gambarkan saja asumsinya.

Asumsi Elektabilias Pilpres 2019 saat ini adalah :  Jokowi 48%, Prabowo 43% dan Undecided Voters sebanyak 9%.  Saya pastikan kisaran angka ini sudah ada juga di BPN Prabowo dan TKN Jokowi. Tapi rahasia dong untuk public.

Berpegang pada angka itu maka yang harus diperebutkan antara Jokowi dengan Prabowo adalah Angka Undecided Voters sebesar sekitar 9% tersebut.

Cukup berat bagi Prabowo bila angka itu jadi acuannya sehingga Prabowo butuh Jurus Pamungkas untuk memenangkan Pilpres 2019.

JURUS PAMUNGKAS APA YANG HARUS DIKELUARKAN PRABOWO?

Tentu saja saya tidak tahu karena saya bukanlah anggota BPN-Prabowo. Jangankan ikut BPN-Prabowo, ikut salah satu partai dari partai-partai pendukung Prabowo pun tidak.  Tapi mungkin saya bisa mengira-ngira Jurus pamungkas yang akan dikeluarkan Prabowo mendekati Hari H Pilpres 2019.

Jurus Pamungkas Prabowo  saya perkirakan ada 3 kurang lebih sebagai berikut :

1.Mengalahkan 3 Kartu Sakti Jokowi.

3 Kartu Sakti Jokowi ini termasuk salah satu jurus Pamungkas Jokowi. Kenapa harus itu dikeluarkan karena Angka Elektabilitas Real Jokowi sebenarnya hanya  sekitar 48%.  Isu Infrastruktur pun tak mampu dijual apalagi isu Ekonomi.  Maka keluarlah 3 Kartu Rahasia ini.

3 Kartu rahasia terdiri dari : Subsidi Sembako Murah, Subsidi Biaya Kuliah dan Subsidi untuk Tenaga Kerja terlatih.  Esensinya memang mengarah kepada pemilih kalangan emak-emak dan Kaum Milenial.

Prabowo sudah mengeluarkan 2 jurus penangkalnya yaitu Mengembalikan  Subsidi Listrik dan Jaminan  Harga Sembako Murah.  Itu artinya target pemilih untuk kalangan Emak-emak sudah bisa dicounter oleh kubu Prabowo.

Sementara untuk kalangan Milenial baru tergarap sedikit oleh Sandi. Program Sandi meluncurkan OK Oce Nasional dan gaya sandi yang sudah Milenial memang cukup kuat menarik simpati kalangan milenial.  tapi itu belum cukup. Isu subsidi pendidikan belum tersentuh. Kubu Prabowo pasti akan mengeluarkan jurus lainnya.

2.Menggalakan Bea Siswa Kuliah dan Memperkuat Kualitas Angkatan Kerja.

Saya yakin 2 isu penting ini sudah masuk pertimbangan BPN-Prabowo. Tapi mungkin skala prioritasnya belum sampai dipublikasikan. Padahal ini akan sangat efektif untuk mendulang suara di kalangan Milenial.

Seperti halnya Kartu Jakarta Pintar dan RPTRA yang mengandalkan CSR dari perusahan-perusahaan besar di Jakarta, Prabowo sebenarnya bisa mengintruksikan kepada Menteri BUMN agar semua BUMN dan BUMD harus menyisihkan 0,5% Keuntungan BUMN/BUMD untuk diberikan sebagai  Bea Siswa Kuliah kepada  siswa-siswa SMU/SMK yang berprestasi.  Ini tidak sulit dilaksanakan dan ini sangat  menjanjikan bagi kalangan pemilih pemula ataupun milenial muda.

Begitu juga untuk memperkuat kualitas Angkatan Kerja, Presiden terpilih bisa mengintruksikan kepada seluruh Kementerian agar menyisihkan 1% anggarannya untuk digunakan sebagai Pelatihan Tenaga Kerja Baru di bidang-bidang yang berhubungan dengan kementerian yang ada.  Ini sangat baik bagi para pencari kerja dan bisa dimanfaatkan hasilnya oleh kementerian-kementrian yang ada.

3.Rezim Anti Neo Orde Baru, Memperkuat KPK dan Menjunjung Tinggi Law Enforcement.

Selama ini ada isu yang dihembuskan oleh cyber army Jokowi bahwa bila Prabowo berkuasa maka Orde Baru akan tumbuh kembali. Disebut-sebut anak-anak Soeharto sudah bergabung dengan Prabowo dan lainnya.

Ini agak lucu sebenarnya karena pada zaman orde baru partai yang ada hanya 3 yaitu Golkar, PDI dan PPP.  Saat ini ketiga partai ini ada di barisan pendukung Jokowi. Jadi sebenarnya mana yang berpotensi membangkitkan kembali Orde Baru?

Mungkin tidak penting soal siapa yang berpotensi membangkitkan orde baru karena sebenarnya saat ini keadaan pemerintahan juga sudah mirip Orde Baru. Kepolisian sangat dekat dengan Partai Pengusaha. Institusi Kejaksaan juga sangat dekat dengan Partai Penguasa.  Birokrasi juga dikuasai Partai Penguasa lewat Mendagri.  Bagaimanapun juga akhirnya Penegakkan Hukum dipastikan akan lebih berat kepada kepentingan penguasa.

Prabowo seharusnya menjanjikan hal-hal yang sebaliknya dengan cara menjanjikan Jaksa Agung, Menkopolkam, Menkumham dan Mendagri tidak berasal dari Parpol maka Prabowo sudah memperlihatkan pemerintahan yang anti Orde Baru dan menjunjung tinggi Law Enforcement.

Dan satu hal yang sangat penting adalah Memperkuat Institusi KPK. KPK adalah lembaga yang paling dipercayai masyarakat. Dan KPK terlalu sering diobok-obok. Prabowo harus menjanjikan KPK tidak akan mudah diobok-obok lagi dengan beberapa cara seperti mempermanenkan lembaga KPK atau membuat regulasi-regulasi yang mampu membuat KPK lebih mandiri.

Bila 3 Jurus Pamungkas ini segera dikeluarkan oleh Prabowo, maka saya yakin Undecided Voters sebesar 9% itu mampu didulang oleh Prabowo-Sandi.

Sekian.