Apa pendapat anda tentang SBY, orang yang memimpin Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini? Lelet? Tidak Tegas? Pencitraan ? Pembohong Besar dan lain-lain sebagainya? Betul betul betul.
Kalau saya sendiri mengenal SBY sebagai orang yang hanya mencari selamat saja. Sebagai catatan sebelumnya, Ini adalah opini pribadi dan bukan maksud saya membuat artikel ini untuk membusuk-busukan SBY. Hanya sekedar beropini saja.
SBY diberi anugrah Yang Kuasa sebagai orang yang berpostur tinggi, ganteng, pintar dan terlihat santun. Dengan semua bekal yang dimilikinya SBY sukses dalam karier militer mencapai jenjang tertinggi. Hal itulah yang membuat dirinya mempunyai modal yang sangat kuat untuk meraih Kursi Presiden.
Setelah menjadi Presiden, SBY memang berniat memajukan Negara ini. Sayangnya semua niat SBY ini ternyata tidak terlalu serius. SBY begitu mudah “diganggu” oleh lawan-lawan politiknya. SBY terlalu takut dilengserkan seperti Gus Dur. SBY juga takut dikucilkan seperti Megawati. Dan akhirnya SBY pun merubah dirinya dari seorang Pemimpin Bangsa untuk menjadi sekedar seorang Politisi.
Syarat-syarat untuk menjadi seorang Politisi yang bisa bertahan bertahun-tahun tetap popular dan selalu berada dijajaran elit itu tidak sulit. Hanya membutuhkan 2 hal yaitu : Yang Pertama adalah Pencitraan dan Yang kedua adalah Bernegoisasi dan Berbagi.
Dan sangat jelas sekali terbaca oleh masyarakat bahwa SBY selama 10 tahun pemerintahannya selalu melakukan 2 hal tersebut dimana Pencitraan itu dilakukan untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat, sedangkan yang kedua atau Berbagi itu dilakukan agar mayoritas musuh politiknya tidak menyerang dirinya.
Akibatnya kemudian, semua program-program pemerintah SBY tidak ada yang berjalan dengan baik. Ekonomi kita morat-marit, Korupsi masih meraja lela, Tingkat Kemiskinan Tinggi dan betapa tertinggalnya Negara kita dari Negara-negara lain. Teapi semua itu tertutup dengan Pencitraan SBY. Apakah mayoritas masyarakat tahu bahwa tahun 2012 Ekonomi kita benar-benar anjlok? Hanya kalangan tertentu yang paham kondisi itu. (untuk Pencitraan SBY, saya sedang berusaha menuliskannya dalam suatu tulisan).
Lihatlah Postur Kementrian SBY dimana mayoritas menteri adalah Pengurus-pengurus Partai. Kementerian-kementerian menjadi Mesin ATM Partai.Lalu Lihatlah Koalisi SBY di Parlemen. Semua itu menjelaskan betapa SBY hanyalah seorang Politisi dan bukan sekali-sekali seorang Pemimpin Bangsa. Sehingga tidak heran kalau SBY tidak dihargai oleh banyak kalangan dan sebagian masyarakat yang paham dengan siapa sebenarnya SBY. Bahkan seorang Anas Urbaningrum pun mampu membuat SBY menjadi pecundang. Begitu juga dengan Golkar dan PKS yang sering menusuknya dari belakang.
Dan sudah lama saya menyebut nama SBY bukan sebagai Susilo Bambang Yudhoyono melainkan Slamet Bambang Yudhoyono.
Tidak perlu kita bahas tentang tahun 2012 maupun tahun-tahun sebelumnya kalau kita ingin tahu betapa SBY sering melakukan manuver-manuver demi selamatnya selalu dirinya. Mari kita cermati berbagai peristiwa dalam 6 bulan terakhir yang berkaitan dengan SBY.
SBY dan Pilpres 2014
Yang diingat oleh mayoritas masyarakat tentang SBY pada saat Pilpres 2014 kemarin adalah satu kata yaitu Netral. Masyarakat menjadi saksi bahwa kata Netral itu artinya lain di mulut lain di hati.
2 Minggu sebelum Pilpres digelar, SBY bilang sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat akan bersikap Netral pada Pilpres 2014. Tetapi 1 minggu kemudian sebelum Hari Pencoblosan Partai Demokrat secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo-Hatta. SBY no komen.
Begitu juga dengan kasus terbongkarnya Tabloid Obor Rakyat yang memfitnah Jokowi habis-habisan yang dibuat oleh Staf Khusus SBY Setiyardi Budiono. Kita semua menjadi saksi bahwa Julian Aldrin Pasha Jubir Presiden sempat mengatakan Setiyardi bukanlah Staff Khusus Presiden. Siapa yang menyuruh Julian berbohong? Dan mengapa sampai sekarang kasus ini sepertinya tidak ada penyelesaiannya?
Berikutnya lagi kita lihat waktu tanggal 9 Juli 2014 sore, ketika Prabowo marah karena Kubu Jokowi sudah saling berpelukan karena Quick Count lembaga terpercaya menyatakan Jokowi Menang Pilpres. Waktu itu Prabowo mengatakan dirinyalah yang menang. Prabowo mengklaim kemenangannya berdasarkan hasil Quick Count 3 lembaga survey abal-abal. SBY pasti tahu dan paham sekali hal tersebut. Tetapi SBY hanya diam dan kemudian malah menasehati Jokowi agar tidak merayakan kemenangannya dahulu.
Selanjutnya lagi ketika menjelang final rekapitulasi KPU tanggal 22 Juli yang sudah 90% menyatakan kemenangan Jokowi tiba-tiba Prabowo mengamuk lagi dan menuduh KPU curang.Apakah SBY tidak tahu hal tersebut adalah akal-akalan Koalisi Merah Putih?Bohong besar kalau SBY tidak paham hal tersebut. Tapi Itulah yang disebut Netral oleh SBY.
Sebenarnya jauh hari sebelum Pilpres 2014 digelar hingga sebulan sebelum Hari Pencoblosan, SBY sudah bisa memprediksi bahwa Jokowi yang pasti akan menang. Tetapi karena prinsip SBY adalah selalu mencari posisi aman (mencari selamat sendiri) maka SBY lebih pro ke Koalisi Merah Putih. Bukan karena Prabowo yang ada disana, melainkan ada Golkar dan PAN. 2 partai ini tahu betul kelemahan-kelemahan SBY sehingga bila SBY tidak membantu mereka bisa saja mereka membongkar kelemahan-kelemahan SBY setelah SBY lengser.
Disisi lain ada ketakutan tersendiri dari SBY paska dirinya tidak berkuasa dimana PDIP selama ini bukan teman SBY sehingga bisa jadi bila ada kesalahan SBY maupun keluarganya terkuak, maka PDIP atau Jokowi tidak segan-segan membongkarnya. Inilah yang menjadi sebab mengapa SBY lebih memilih Prabowo dan bersama-sama KMP untuk berspekulasi mengalahkan Jokowi dan PDIP pada Pilpres kemarin.
RUU Pilkada dan SBY.
Pasti semua juga tahu bahwa awalnya yang mengusulkan RUU Pilkada itu adalah Pemerintah.Umumnya sebuah RUU disusun oleh Pemerintah dengan melalui Naskah Akademik dan Pengkajian Komprehensif hingga persetujuan Presiden. Setelah itu diajukan ke DPR untuk dibahas bersama dan diputuskan untuk menjadi sebuah Undang-Undang.
Dengan demikian Konsep tentang Pilkada lewat DPRD itu sebenarnya konsep pemerintah. Dan hal itu juga berarti bahwa Konsep Pemerintah adalah Konsep dari SBY selaku Presiden dan Ketua Umum partai Demokrat. Jadi memang SBY sejak awal yang mengusulkan (dibaca: menginginkan) Pemilihan Kepala Daerah khususnya Gubernur dilakukan oleh DPRD. Alasan Utamanya adalah yang terjadi dalam 10 tahun terakhir ini mayoritas Gubernur terlalu berkuasa di daerahnya masing-masing. Beberapa Gubernur juga sering membangkang kepada Pemerintah Pusat.Dan untuk mengontrol Gubernur agar dapat menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Pusat maka sebaiknya UU Pilkada dirubah menjadi lewat DPRD.
Sedangkan alasan-alasan tentang terjadinya Korupsi oleh Gubernur, Money Politic Pilkada, Konflik Horizontal dan Biaya tinggi adalah alasan-alasan yang dijadikan argument untuk memperkuat rencana Pemerintah untuk merubah UU Pilkada.
RUU ini tidak cukup kuat argumennya sejak awal. Ini adalah kesalahan SBY dan Mendagri dalam mengajukan Rancangan Undang-Undang ini. Akibatnya kemudian selama 2 tahun semua Fraksi di DPR menolak RUU ini. Tercatat hingga bulan Mei 2014 semua Fraksi/ Parpol menginginkan Pilkada Langsung.
Akan tetapi pada awal September 2014 paska Putusan MK yang menolak Gugatan Prabowo untuk Pilpres 2014, tiba-tiba Koalisi Merah Putih berbalik haluan dan mendukung Pilkada Tidak Langsung. Semua orang tahu alasannya yaitu, Koalisi Merah Putih berencana menggunakan UU ini demi meraih Kekuasaan Birokrasi di Daerah-daerah. Bila KMP bisa solid di Pusat dan di daerah-daerah maka Semua Gubernur, Bupati dan Walikota dalam genggaman Koalisi Merah Putih. Mereka akan punya akses kuat mengatur siapa-siapa yang akan menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.
Disinilah mulai terjadi Suhu Politik memanas. Masyarakat luas yang mengetahui rencana KMP langsung menolak keras dan bersuara dimana-mana. SBY pun menjadi galau. Dirinya tidak menyangka perubahan politik demikian cepat dan SBY harus mengambil keputusan akan berdiri dimana posisinya.
Drama Politik Terbesar : 26 September 2014
Dan akhirnya jutaan mata masyarakat menjadi saksi peristiwa terbesar di tahun 2014 pada rapat Paripurna DPR yang membahas RUU Pilkada.26 September 2014 dini hari. terjadilah Sandiwara Politik terbesar di negeri ini yang dilakukan Fraksi Demokrat dibawah intrusksi SBY.
Tiga minggu sebelumnya Partai Demokrat masih solid dengan Koalisi Merah Putih. Mereka juga mendukung Pilkada Tidak Langsung. Tetapi kemudian ketika suara-suara masyarakat begitu deras menolakRUU Pilkada tersebut, tiba-tiba seminggu sebelum Paripurna di DPR, SBY dan partai Demokrat menyatakan Mendukung Pilkada Langsung. Mereka menyatakan partai mereka sebagai Penyeimbang. Ini cukup mengejutkan masyarakat sekaligus memang menyenangkan hati masyarakat.
Bagaimana tidak terkejut karena RUU Pilkada Tidak Langsung berasal dari Pemerintah (dibaca : SBY). Apalagi di berbagai kesempatan Mendagri begitu keukeuhnya menyatakan Pilkada Langsung penuh masalah. Tetapi kemudian SBY melalui pidato di Youtube nya menyatakan mendukung Pilkada Langsung. Dan 3 hari sebelum Rapat Paripurna DPR dari Elit Demokrat kembali menegaskan Demokrat mendukung Pilkada Langsung tetapi meminta perbaikan dengan 10 Opsi. Masyarakat yang mendengar hal itu merasa senang-senang saja karena 10 Opsi Demokrat tidak buruk.
Tetapi yang terjadi pada tanggal 26 September dini hari memang luar biasa. Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Benny K Harman menyatakan Demokrat mendukung Pilkada Langsung dengan 10 Opsi. Demokrat meminta semua Fraksi yang ada di DPR harus menerimanya. Dan karena menurut Benny K Harman tidak ada yang mau menerima usulan Demokrat maka Demokrat langsung melakukan Walk Out. Sungguh-sungguh Luar Biasa !
26 September 2014 dini hari. Semua rakyat yang menyaksikan menjadi sangat marah sekali. Merasa tertipu dengan akal-akalan Demokrat dan SBY. W.O. nya Fraksi Demokrat jelas-jelas membuat Koalisi Merah Putih menang Voting dan ketok palu Pilkada Tidak Langsung disahkan. Pada saat itu juga puluhan ribu hujatan masyarakat bertaburan di media-media social. Rakyat marah kepada SBY dan Demokrat. Rakyat merasa dibohongi mentah-mentah oleh SBY dan Demokrat. ShameOnYouSBY jadi Trending Topic sedunia di Twitter.
26 September 2014 jam 08.30 WIB. Dari Menkumham Amir Syamsuddin yang juga elit partai Demokrat mengabarkan bahwa SBY yang berada di Amerika merasa Kecewa sekali karena Fraksi Demokrat di DPR melakukan Walk Out. Menurut Amir: "Dari Washington AS, SBY selaku Ketua Umum PD telah memerintahkan Dewan Kehormatan partai untuk segera memeriksa dan mengusut tuntas siapa yang menjadi dalang dari drama/tragedi politik memalukan dan mengomandoi walkout kader PD pada sidang paripurna DPR di Senayan," kata Amir, Jumat (26/9/2014)Detiknews.
Tak lama setelah Pernyataan Amir Syamsudin beredar di media, berikutnya para Elit Demokrat seperti Syarif Hasan, Haryono Isman, Gede Pasek, Ruhut Sitompul dan lainnya menyatakan kepada Pers bahwa W.O. nya Fraksi Demokrat bukanlah intruksi SBY. Dan ini akhirnya membuat masyarakat menjadi bingung. Jadi siapa sebenarnya yang mengkhianati rakyat dan juga mengkhinati Demokrasi kita. SBY atau Benny K Harman dan kawan-kawan?
26 September 2014 jam 23.48. Melalui You Tube. Dengan mimic wajah sangat-sangat serius SBY menyatakan : "Undang-undang itu harus mencerminkan kehendak rakyat, bukan maunya DPR sendiri, bukan maunya Presiden sendiri.” Dan seterusnya pada tanggal 27 September 2014 jam 21.27, dari Wahsington DC SBY menyatakan bersumpah akan berjuang bersama rakyat untuk memperjuangkan Pilkada Langsung. Dan tak lama kemudian beredar kabar SBY menelpon Ketua MK untuk berkonsultasi bagaimana caranya membatalkan UU Pilkada Tak Langsung yang sudah disahkan DPR.
Tanggal 30 September 2014 dini hari SBY kembali ke Indonesia. Begitu sampai di bandara Halim, SBY melakukan Rapat dengan beberapa petinggi Partai Demokrat dan beberapa menteri. Dan setelah itu malam harinya terdengar kabar SBY sudah memastikan akan membuat Perppu untuk menggugurkan UU Pilkada Tak Langsung.
Sayangnya hingga tanggal 1 Oktober malam Tidak Ada Tanda-Tanda bahwa Perintah SBY pada tanggal 26 September siang akan dijalankan. Perintah tersebut adalah Usut Dalang Walk Out Fraksi Demokrat dan Beri Sanksi yang tegas. Ini akan menjadi salah satu kunci kesimpulan bahwa Tidak Terbukti SBY dikhianati Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna di DPR.
Lagi, Drama Politik 1 Oktober 2014
Pada tanggal 30 September 2014 malam hari, SBY sudah memastikan akan membuat Perppu untuk membatalkan UU Pilkada Tidak Langsung. Menurut UUD 45 Pasal 22, Perppu ini dapat menggantikan UU Pilkada Tidak Langsung bila disetujui oleh DPR.
Masalahnya kemudian yang kita ketahui bersama-sama, DPR yang baru memang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Apalagi UU MD3 yang baru memfasilitasi KMP untuk menguasai Pimpinan-pimpinan yang ada di DPR. Bagaimana mungkin Perppu SBY bisa diterima oleh KMP yang sangat-sangat menginginkan Pilkada Tak Langsung dan Bahkan sudah mati-matian mensahkannya pada 26 September 2014 lalu?
Dan sejak tanggal 30 September kemarin dari Elit Golkar, elit PKS dan Gerindra sudah menyatakan siap mati-matian untuk menolak Perppu yang akan diajukan oleh SBY.
Logika yang masuk akal kalau memang SBY menginginkan Perppu nya lolos di DPR maka yang harus dilakukan adalah bergabung dengan PDIP dan koalisinya. Setelah bergabung, kekuatan SBY dan PDIP menjadi sekitar 48% di kursi DPR. Selanjutnya SBY tinggal melobi PPP atau PAN atau PKS untuk menarik sebagian kecil dari mereka untuk bergabung sehingga mencapai suara suara diatas 50%.
Hal itu seharusnya tidak sulit bagi SBY karena bisa dikatakan sudah selama 10 tahun terakhri SBY sudah “memberi makan” partai-partai tersebut. SBY tinggal mendekati PDIP dan koalisinya pada tanggal 1 Oktober dan menarik salah satu dari PPP atau PAN atau PKS bergabung, maka mereka bisa menduduki posisi pucuk-pucuk pimpinan DPR dan memenangkan Perppu nantinya.
Tetapi yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2014 adalah hal yang jauh dari yang dibayangkan kebanyakan orang. Partai Demokrat malah mendekat ke Koalisi Merah Putih. Bahkan Ibas putra SBY disebut-sebut akan diusung menjadi Wakil Ketua DPR oleh KMP, berikut juga Syarif Hasan dari Demokrat akan diusung KMP sebagai Ketua MPR.Dan akhirnya meskipun bukan Ibas yang menjadi Wakil Ketua DPRtetapi pada tanggal 2 Oktober dini hari sudah disahkan Ketua DPR dan para wakilnya dan Sah sudah partai Demokrat bergabung kembali dengan Koalisi Merah Putih.
Selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2014 malam ada 2 hal yang mengejutkan yaitu : Yang Pertama dari berbagai media mengabarkan SBY semakin Optimis Perppu yang dibuatnya akan diterima oleh DPR. Dan Yang Kedua, tidak ada lagi suara keras dari Koalisi Merah Putih yang menyatakan akan menolak Perppu.
Jadi kesimpulannya,Sebenarnya apa yang terjadi dengan SBY dan Koalisi Merah Putih? Sandiwara apa lagi ini?
Yang jelas kalau Perppu SBY diterima oleh DPR maka nama SBY akan kembali berkibar di hati masyarakat. Tapi selanjutnya Koalisi Merah Putih tidak bisa lagi mendikte Birokrasi Daerah karena Pilkada dirubah lagi menjadi Pilkada Langsung.
Bersambung.. Salam Kompasiana.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
