PPP atau Partai Persatuan Pembangunan adalah salah satu dari 3 partai yang paling senior dibandingkan dengan partai-partai yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini. Sejak Pemilu 1977, PPP bersama Golkar dan PDI sudah eksis dan selalu menjadi Peserta Pemilu (sudah 9X ikut Pemilu 5 tahunan).
Dan PPP sejak tahun tujuh puluhan juga sudah dikenal memiliki Puluhan juta massa fanatik yang setiap kampanye selalu setia dengan bendera bergambar Ka’bah. Sayangnya perjalanan panjang Partai ini bisa dibilang tragis. Dari Partai yang Besar lama kelamaan partai ini menjelma menjadi partai kecil yang kurang diminati. Bahkan saat ini menjadi tak berdaya dikendalikan oleh partai-partai kemarin sore.
Lengsernya Soeharto dan dilanjutkan dengan zaman Reformasi memang membuat Peta Perpolitikan berubah. Undang-undang yang baru memperbolehkan adanya Multi Partai sehingga 3 Partai Besar itu ditinggalkan sebagian pengikutnya yang mendirikan partai-partai baru.
PPP pecah menjadi PPP, PKB, PAN,PBB dan PKNU. Golkar pun demikian, pecah menjadi Golkar, Hanura, Gerindra dan Nasdem. PDI pun berubah menjadi PDIP sementara beberapa pengikut PDI bergabung dengan partai-partai seperti Demokrat, partai-partai Islam dan partai lainnya.
PPP pada tahun 1999 meskipun sudah terpecah menjadi PPP, PKB, PAN, PBB dan lainnya masih mampu eksis dan menempatkan Ketua Umumnya Hamzah Hazz menjadi Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri.Tetapi setelah masa itu, PPP mulai mengalami kemunduran yang sangat drastis.
Berbeda dengan PPP, Golkar yang meskipun sudah pecah menjadi beberapa bagian masih mampu bertahan sebagai partai papan atas peta perpolitikan tanah air. Begitu juga PDIP yang sempat diobok-obok Soeharto pada selama bertahun-tahun tetap hingga kini menjadi Partai Papan Atas.
Sementara PPP sejak Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 posisi PPP sudah jauh tertinggal dari PKB dan PAN. Bahkan jauh dibawah posisinya dari partai yang baru berdiri yang sama-sama berplatform Islam yaitu PKS. Ini sungguh menyedihkan sebenarnya. Bagaimana mungkin sebuah Partai yang sudah eksis selama 41 tahun ternyata saat ini hanya menjadi sebuah Partai yang kecil saja. Siapa yang salah?
Sudah tentu kesalahan utama mundurnya partai ini diakibatkan oleh Pimpinan-pimpinannya yang memang tidak perduli dengan masa depan partainya. Kalau melihat Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 sepertinya Target dari pimpinan-pimpinan PPP hanya sebatas ingin menempatkan beberapa kadernya sebagai Menteri saja. Lebih dari itu, tidak ada lagi target lainnya.
KEMUNDURAN PPP PADA PEMILU KE PEMILU
Pada Pemilu 1999 setelah terpecah menjadi beberapa partai, PPP masih mampu meraih 12,55% suara dan bertengger di urutan ke 3 Pemenang Pemilu. Tetapi setelah itu pada tahun 2004 hasil perolehan PPP pada Pemilu hanya memperoleh 8,15% suara ,anjlok 4,4% dan berada di Urutan ke 4.
Kemudian pada tahun 2009 setelah Ketua Umum dipegang Suryadharma Ali (sejak tahun 2007), pada Pemilu 2009 PPP hanya mampu meraih suara sebanyak 5,32% (semakin anjlok) dan berada di urutan ke 6 dari peserta pemilu.
Hingga akhirnya pada tahun 2014 pada Pemilu Legislatif lalu, partai ini memang mampu meraih 6,53% tetapi Urutannya semakin turun dan berada di urutan ke 8 dari 12 peserta Pemilu. Jelas bahwa dibawah kepemimpinan Suryadharma Ali Partai Persatuan Pembangunan mengalami tahun-tahun terburuk dari sepanjang perjalanan berdirinya partai.
7 tahun Suryadharma Ali memimpin PPP tetapi peringkat partai ini semakin buruk saja. Bayangkan saja pada tahun 1999 partai ini berada di peringkat ke 3. Selanjutnya pada tahun 2004 turun di peringkat ke 4. Tahun 2009 turun di peringkat ke 6 dan tahun 2014 berada di peringkat ke 8.
SURYADHARMA ALI BENAR-BENAR MENGHANCURKAN PARTAINYA SENDIRI
Dan nama besar partai ini semakin anjlok di mata masyarakat luas pada musim kampanye Pemilu Legislatif lalu lalu dimana pada musim kampanye Suryadharma Ali malah mengkampanyekan Prabowo dan Gerindra dibanding mengkampanyekan PPP sendiri. Masalah ini sempat menjadi ramai dan terjadilah pertikaian para Elit PPP pada bulan Maret lalu yang berujung saling pecat antar elit. Meskipun demikianakhirnya para elitnya mampu melakukan Islah diantara mereka dan berbaikan.
Selanjutnya kemudian badai kembali datang menghampiri Partai Ka’bah dengan ditetapkannya Suryadharma Ali sebagai Tersangka Korupsi Dana Haji oleh KPK. Ini benar-benar memalukan. Suryadharma adalah ketua Partai Islam yang paling senior dan Suryadharma adalah Menteri Agama yang masih aktif.
Bagaimana mungkin seseorang dengan 2 jabatan terhormat itu bisa tega melakukan tindak pidana korupsi?
Tetapi selanjutnya perjalanan panjang PPP tidak berhenti sampai disitu. Meskipun sudah berstatus Tersangka dan dipaksa mengundurkan diri dari Menteri Agama, Suryadharma Ali masih berpengaruh di partainya dan berhasil memaksa PPP bergabung dengan Koalisi Merah Putih.
Begitu juga ketika Putusan MK telah menolak gugatan Prabowo dimana Jokowi-JK sudah sah menjadi pemenang Pilpres, PPP masih saja dikendalikan Suryadharma untuk tetap berada di Koalisi Merah Putih. Ini sebenarnya sangat merugikan PPP sendiri.
Sudah jelas bahwa sejak Prabowo menolak Hasil Rekapitulasi KPU pada tanggal 22 Juli membuat banyak orang yang tadinya simpati dengan Prabowo langsung meninggalkannya, sudah jelas bahwa Jokowi sudah memberi isyarat bahwa Lukman Hakim yang berasal dari PPP yang menjadi Menteri Agama yang menggantikan Suryadharma akan dipertahankan di kabinet Jokowi, tetapi mengapa PPP malah tetap bertahan di KMP?
Saya selalu teringat kata-kata Prabowo pada musim kampanye lalu dimana Prabowo sempat mengeluarkan pernyataan : Kalau mau menguasai Indonesia itu mudah. Beli saja partai-partainya.
Entahlah apa yang terjadi dengan PPP. Tetapi bisa saja Suryadharma memang sudah dibeli oleh Prabowo sehingga PPP begitu setianya terhadap Prabowo.
Dan akhirnya kita tiba pada saat beberapa hari belakangan ini. Dimana ternyata berdasarkan pengakuan para elit PPP telah terjadi kontrak kerja sama antara PPP dengan Prabowo dimana Prabowo sudah menjanjikan Kursi Pimpinan DPR atau MPR untuk kader PPP.
Tapi Ternyata konstelasi Politik dalam 1 minggu terakhir begitu dinamis dan begitu cepat berubah karena berkaitan dengan Polemik Pilkada, Pergantian Parlemen, Perppu dan Pemilihan Ketua DPR dan MPR. Semua ini membuat Koalisi Merah Putih harus merubah posisi tawar menawar dengan partai Demokrat sehingga akhirnya jatah untuk Pimpinan lembaga tinggi yang seharusnya diisi oleh kader PPP digantikan dengan kader dari partai Demokrat.
Yang menarik kemudian menurut Gerindra sudah terjadi penanda-tanganan kerja sama baru oleh Suryadharma Ali dimana Surya menyatakan tidak masalah bila PPP tidak mendapatkan posisi pimpinan DPR atau MPR. Berita ini akhirnya membuat para Elit PPP merasa dilecehkan habis-habisan.
Apa boleh buat PPP sudah salah mengambil arah kebijaksanaan politiknya karena ulah Pimpinannya yang memang sama sekali tidak jelas apa maksud dan tujuannya. Suryadharma hanya memikirkan Prabowo dan tidak perduli sama sekali dengan partainya.
Sudah seharusnya elit-elit PPP yang lain untuk cepat bergerak dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelamatkan partainya yang sudah berada di ambang kehancuran. PPP harus optimis bahwa dengan posisinya saat ini yang masih memiliki sekian persen suara di DPR berikut sekian persen suara di beberapa DPRD, sebenarnya PPP masih bisa memainkan perannya. Masih bisa melakukan posisi tawar terhadap partai lain untuk kepentingan PPP sendiri.
PPP harus segera bangkit dari keterpurukan dan melepaskan diri dari jeratan pimpinan-pimpinannya yang bermasalah. Kalau tidak demikian, maka tidak bisa dibayangkan seperti apa yang terjadi dengan PPP pada tahun 2019 mendatang.
Salam Kompasiana
Sumber :
