Menghidupkan Kembali BPIS: Membangun Kemandirian Industri Strategis Indonesia

Menghidupkan Kembali BPIS: Membangun Kemandirian Industri Strategis Indonesia 

Pada tanggal 17 Oktober 1989, melalui Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989, pemerintah Republik Indonesia mendirikan Badan Pengelola Industri Strategis (BPIS), sebuah lembaga yang dirancang untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan serta meningkatkan kemandirian dalam bidang Pertahanan dan Keamanan (HANKAM). 

Sepuluh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masuk dalam kategori Industri Strategis saat itu meliputi:

1. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)
2. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia
3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD
4. Perusahaan Umum (PERUM) Dahana
5. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Krakatau Steel
6. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. BARATA INDONESIA
7. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Boma Bisma Indra
8. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Kereta Api (INKA)
9. Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)
10. Unit Produksi Lembaga Elektronika Nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LEN)

Namun, sejak tahun 2002, pembinaan dan arah pengelolaan BUMN Industri Strategis mengalami pergeseran. Fokus pengelolaan bergeser dari pengembangan industri pertahanan maritim dan dirgantara menjadi lebih pada pengelolaan perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Hal ini menyebabkan banyak kegiatan pengembangan teknologi terhenti akibat kurangnya pendanaan pemerintah dan tidak adanya roadmap pengembangan yang sinergis.

Akibat dari kebijakan-kebijakan ini, industri strategis di Indonesia mengalami kemunduran. Industri yang sebelumnya menjadi andalan dalam bidang pertahanan dan keamanan kini tercerai-berai. Hak monopoli bahan peledak yang sebelumnya dimiliki oleh perusahaan milik negara pun dipreteli satu per satu.

Apakah Indonesia Memerlukan BPIS Kembali?

Dalam konteks global yang semakin dinamis dan tidak menentu, kemandirian dalam industri strategis menjadi sangat penting. Kembali menghidupkan lembaga semacam BPIS bisa menjadi solusi untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri strategis di Indonesia saat ini.

Berikut beberapa poin yang perlu dipertimbangkan:

1. Kemandirian Pertahanan: Dengan adanya BPIS, Indonesia dapat mengembangkan dan memproduksi alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor.
2. Peningkatan Kapasitas Teknologi: BPIS dapat mendorong inovasi dan pengembangan teknologi di bidang pertahanan dan industri strategis lainnya.
3. Koordinasi dan Sinergi: Sebuah badan pengelola dapat memastikan adanya koordinasi dan sinergi antar-BUMN strategis, menghindari duplikasi usaha dan meningkatkan efisiensi.
4. Pendanaan dan Kebijakan yang Konsisten: BPIS dapat membantu memastikan pendanaan yang berkelanjutan dan kebijakan yang konsisten untuk pengembangan industri strategis.

Penambahan Industri ke dalam BPIS

Apabila BPIS dihidupkan kembali, penting untuk mempertimbangkan penambahan jumlah industri yang masuk dalam lembaga ini. Beberapa industri yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Pertamina: Sebagai perusahaan minyak dan gas terbesar di Indonesia, Pertamina memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan energi nasional.
2. Perkebunan Nusantara (PTPN): Sektor agribisnis yang kuat dapat mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional.
3. Industri Lainnya: Seperti industri otomotif, elektronik, dan bahan kimia, yang dapat memberikan kontribusi signifikan pada kemandirian ekonomi dan pertahanan.