Korupsi tetap menjadi tantangan serius di Indonesia, dengan berbagai kasus yang mencuat dan menimbulkan keprihatinan publik. Salah satu kasus terbaru melibatkan Harvey Moeis, yang didakwa dalam kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp300 triliun. Vonis ringan yang dijatuhkan dalam kasus ini menuai kritik tajam, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto, yang menilai hukuman tersebut melukai rasa keadilan masyarakat dan mengimbau para hakim untuk berbenah.
Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa dalam perkara korupsi, kerugian negara harus nyata dan bukan sekadar potensi. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016, yang menyatakan bahwa penerapan unsur merugikan keuangan negara harus berdasarkan kerugian yang aktual
Selain itu, kasus korupsi di sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Misalnya, Kepala SDN Jagabita 03, Badri, mengakui telah menyalahgunakan dana Program Indonesia Pintar (PIP) selama empat tahun terakhir. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat atas, tetapi juga merambah ke sektor yang seharusnya menjadi fondasi masa depan bangsa.
Dampak korupsi sangat merugikan, tidak hanya secara materiil tetapi juga merusak integritas institusi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi, termasuk penegakan hukum yang adil dan transparan, serta pendidikan antikorupsi sejak dini untuk membentuk generasi yang berintegritas.
Pemberantasan korupsi memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan upaya kolektif dan konsisten, Indonesia dapat terbebas dari jerat korupsi yang menghambat kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
