Transparansi dalam Pelayanan Publik, Mampu?

Pernyataaan memohon transparansi juga diungkapkan Koalisi Masyarakat Sipil dengan menyatakan "Kementerian Kesehatan harus membuka informasi mengenai komponen pembentuk tarif pemeriksaan PCR beserta dengan besaran persentasenya," kata Koalisi dikutip dari situs resmi LaporCovid-19, Senin (1/11).

Desakan agar birokrasi transparan dalam memutuskan sebuah kebijakan adalah hal yang wajar disuarakan agar masyarakat paham akan arah kebijakan akan kemana. 

Sehingga ketika masyarakat dibutuhkan akan dengan mudah untuk melakukan kebijakan pemerintah ini. 

Tanpa transparansi saya kira pengelolaan kebijakan publik akan sering membingungkan dan akanmemberi efek negatif bagi pelayanan kepada masyarakat yang berdampak juga bagi pembangunan khususnya yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat.

Semoga kebijakan pemerintah terus diperbaiki khususnya transparansi sebagai upaya untuk mewujudkan good-governance diharapkan seluruh masyarakat.