Jika sebelumnya, di era VOC, para bupati merupakan penguasa di daerahnya. Maka di masanya Daendels menempatkan para kepala daerah itu di bawah susunan birokrasinya.
Namun mengapa Daendels malah kecolongan?
Terkait pemberian upah yang sebesar 30.000 ringgit, strukturnya adalah uang itu diberikan dulu kepada residen. Dari residen diberikan kepada bupati. Barulah bupati yang memberikan langsung kepada para pekerja atau mandor.
Dalam penelitiannya pada tahun 2015, sejarawan dari Universitas Indonesia, Djoko Marihandono, mengatakan dia menemukan jika bukti penyerahan uang ke bupati dari residen ditemukan.
Akan tetapi bukti pemberian uang ke para pekerja tidak ditemukan.
"Bukti penyerahan uang ke bupati ada, tapi bukti penyerahan uang ke para pekerja belum ada/diketemukan," kata Djoko.
Sangat mengejutkan apa yang diungkapkan oleh Djoko. Karena selama ini Daendels melakukan kerja paksa yang sangat bengis dengan tidak membayar upah.
"Mungkin juga diberikan, tapi yang jelas Daendels memberikan upah, bukan kerja paksa," tutur Djoko.
Bisa jadi, uang itu dikorupsi oleh bupati. Ternyata korupsi bukan saja terjadi di era masa modern sekarang ini, tetapi juga terjadi di masa Daendels. Bahkan mungkin sudah terjadi di masa-masa kerajaan Majapahit.
Di masa mudanya, Daendels yang kelahiran Hattem, Gelderland, Belanda, 21 Oktober 1762 itu, sempat melarikan diri bersama sekumpulan pemberontak Belanda lainnya ke Perancis (1780 dan 1787).
Di Perancis, Daendels menyaksikan langsung Revolusi Perancis yang sangat tersohor di dunia pimpinan Napoleon Bonaparte.
