Bukan Hanya dengan Malaysia, Sengketa Perbatasan Juga Pernah Terjadi dengan Timor Leste

Mengutip kompas.com, telah terjadi kesepakatan yang dihasilkan dari tiga pejabat dari Indonesia dan Timor Leste.

Kesepakatan yang dimaksud adalah soal batas darat antara Indonesia dan Timor Leste. Kesepakatan dihasilkan dari tiga pejabat yang bertemu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (22/7/2019) lalu.

Ketiga pejabat yang dimaksud adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao.

Ternyata sengketa perbatasan darat bukan saja pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia, namun juga antara Indonesia dan Timor Leste.

Seperti diketahui, selain berbatasan darat dengan Malaysia dan Timor Leste, Indonesia juga berbatasan dengan Papua Nugini.

Namun dengan Timor Leste, sengketa perbatasan bukan saja di darat, melainkan juga di laut.

Mengacu kepada sejarahnya, perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste adalah di Kabupaten Malaka dan Kabupaten Belu.

Dulunya telah terjadi kesepakatan jika wilayah barat pulau Timor dikuasai oleh Belanda, sedangkan wilayah timurnya dikuasai oleh Portugis.

Seperti diketahui, Timor Leste (dulu Timor Timur) pernah menjadi propinsi Indonesia yang ke 27. Indonesia mulai memasuki kawasan itu pada tahun 1975.

Berdasarkan referendum yang disponsori PBB pada 30 Agustus 1999, hampir 80 persen rakyat Timor memilih untuk merdeka dari Indonesia, sedangkan sisanya ingin tetap menjadi NKRI.

Timor Timur sendiri resmi menjadi sebuah negara pada 20 Mei 2002. 

Jika saja Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, maka tidak akan ada yang namanya sengketa wilayah perbatasan.

268,8 kilometer adalah panjang perbatasan darat antara Indonesia dan Timor Leste yang dimaksud. Yang disengketakan antara lain adalah batas antara enklave Oecusse-Ambeno dengan Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sedangkan sengketa maritim adalah di Laut Timor.

Sengketa itu terjadi disebabkan karena tidak adanya kepastian batas wilayah antara pulau Timor yang dikuasai Hindia-Belanda dan wilayah pulau Timor yang dikuasai oleh Portugis dulunya.

Sengketa yang terjadi yaitu wilayah batas antara enklave Oecusse-Ambeno dan Noel Besi-Citrana di Nakuta, Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) itu pernah dibicarakan antara kedua negara sebelumnya, yaitu pada 17 April 2003.

Pada tahun 2017 tercapai titik terang mengenai masalah itu, namun masih tertunda karena adanya pemilihan presiden dan anggota legislatif RDTL (Republik Demokratik Timor Leste).

"Kami telah sepakat batas darat antara Bidjael Sunan Oben dengan Noel Besi-Citrana," kata Wiranto. Wiranto juga menyebutkan pertemuan itu dilangsungkan dalam suasana yang bersahabat.

Ya, setelah tertunda akibat adanya pemilihan presiden dan legislatif RDTL, maka dilangsungkan pertemuan antara Wiranto, Retno Marsudi dan Xanana Gusmao pada tahun 2019 seperti yang sudah disebutkan di atas.

Nota kesepakatan tersebut akan ditambahkan pada perjanjian batas antara Indonesia dan Timor Leste yang sudah dibuat pada tahun 2015.

"Kita sudah selesai menuntaskan masalah ini, darat dan maritim," kata mantan Ketua Umum PBSI itu.

Dalam kesempatan itu Xanana Gusmao juga menyampaikan rasa terimakasih nya karena sudah diberikan kesempatan bertemu dengan Wiranto untuk menyelesaikan sengketa wilayah antara Indonesia dan Timor Leste.

"Atas nama rakyat Timor Leste saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Wiranto dan Ibu Retno Marsudi atas kesempatan yang diberikan ini," kata Xanana Gusmao.