Sebagian orang menilai jika pemerintah bersikap plin-plan.
"Mudik lebaran tidak dilarang," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sesaat setelah Raker (Rapat Kerja) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, pada 16 Maret 2021 lalu.
Setelah pernyataan tersebut, masyarakat dibuat gembira. Itu kabar baik, setelah pada tahun lalu pemerintah melarangnya. Alasannya karena kekhawatiran semakin bertambahnya kasus Covid-19, dimana mudik berpotensi meningkatkan kerumunan dan pergerakan orang.
Namun sisi buruknya adalah hilangnya tradisi masyarakat yang merayakan lebaran di kampung halaman dengan segala caranya. Bersilaturahmi dengan orangtua, keluarga, atau kerabat di kampung halaman. Melepas rindu setahun sekali dan asyiknya mudik di jalan.
Namun setelahnya sekonyong-konyong, pemerintah melalui Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) mengumumkan resmi jika mudik lebaran dilarang dimulai 6-17 Mei 2021.
Banyak yang kecewa, tradisi mudik yang biasa dilakukan menjadi batal untuk kedua kalinya dua tahun berturut-turut.
Itulah cikal bakal pemerintah dituduh plin-plan.
Anggota Komisi V DPR RI Irwan mengatakan harus ada penjelasan yang nyata dari pemerintah terkait larangan mudik ini.
"Jangan sampai ada kebijakan ganda, ini kan membingungkan masyarakat," kata Irwan, Jum'at (26/3/2021).
Anggota DPR dapil Kalimantan Timur itu menilai jangan sampai apa yang disampaikan itu ditangkap masyarakat tapi di sisi yang lain mereka juga tetap diberi ruang.
Itu salah seorang tokoh masyarakat yang menilai pemerintah plin-plan. Masyarakat menangkap pembolehan, namun masyarakat juga mendengar yang lain. Itu yang dimaksud Irwan sebagai kebijakan ganda yang tidak jelas.
M.dream.co.id menanggapi soal plin-plan nya pemerintahan Jokowi ini.
Pandemi Covid-19 memang menjadi momok yang meresahkan, membingungkan, dan membuat masyarakat menjadi stres tak menentu dalam segala sesuatunya.
Tak lama lagi umat Islam akan tiba di hari yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bulan Ramadhan, dimana umat Muslim akan menjalankan rukun Islam yang ke 3 yaitu berpuasa selama sebulan penuh.
Berbagai himbauan, termasuk dari Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin agar dalam menjalankan ibadah puasa ini umat Islam melaksanakannya di rumah saja, kendati orang nomor dua di RI itu melihat adanya perkembangan baik dalam upaya penghilangan pandemi.
Namun beliau menghimbau umat Muslim agar melakukan ibadah puasa di rumah saja. Lantaran pandemi belum benar-benar berakhir.
Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) HM Jusuf Kalla menghimbau sholat tarawih bisa dilaksanakan di tengah pandemi akan tetapi dihelat dengan cara 2 shift dengan protokol kesehatan.
Sholat tarawih tahun ini bisa dilaksanakan tidak seperti tahun sebelumnya.
"Dilaksanakan dua shift atau dua kali," kata Jusuf Kalla, 23 Maret 2021 di Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Setiap orang yang bertarawih diminta agar menjaga jarak 1 meter. Dengan cara itu maka kapasitas mesjid dapat berkurang hingga 40 persen untuk menghindari kerumunan.
"Kerumunan itu tetap harus dihindari," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidowi.
Tahun lalu, sholat tarawih dan Lebaran juga dilaksanakan umat Muslim di rumah saja karena Covid-19 yang masih sangat tinggi.
Masihkah ada kelonggaran soal kebijakan mudik lebaran tahun ini? Apakah pemerintah menyadari "asiknya" tradisi mudik lebaran ini?
Masduki mengatakan adanya tradisi mudik di masyarakat itu menjadikan persoalan menjadi pelik. Di satu sisi kita ingin mencapai target kekebalan dan vaksinasi yang sukses. "Itu harus kita laksanakan," kata Masduki.
Jadi dalam hal ini pemerintah mengalami masalah pelik yang dihadapi, dimana harus mengejar target herd immunity (kekebalan kelompok) dan suksesnya pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
