Meng OTT pejabat bagi KPK sudah sering dilakukan oleh para petugas lembaga pemberangusan korupsi ini.
Cukup menarik perhatian karenanya, OTT yang dilakukan KPK kepada Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Sabtu dinihari WIB (27/2/2021) pria kelahiran Pare-Pare, 7 Pebruari 1963 (57) itu ditangkap KPK di rumahnya, ketika sang gubernur sedang tidur di rumah jabatannya.
Kepada para wartawan, Sabtu (27/2/2021), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan tentang keterangan lengkap apa kasusnya, siapa saja yang ditangkap selain Nurdin, dan barang bukti apa yang diamankan sampai saat itu belum dapat diterangkan.
Setelah di OTT, Nurdin Abdullah langsung dibawa ke Gedung KPK dan tiba di situ pada pukul 9.49 WIB dengan mengenakan jaket warna hitam, masker berwarna putih, celana jeans, sepatu pantofel, dan topi biru.
Dia sendiri yang mengatakan "saya lagi tidur" ketika ditangkap KPK kepada para wartawan.
Sumber KPK, berdasarkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Negara) April 2020, kekayaan Nurdin selaku Gubernur Sulawesi Selatan berjumlah total Rp 51,36 miliar.
Memang banyak petinggi negara yang mempunyai kekayaan puluhan milyar rupiah, tapi setelah dicurigai dan di OTT, kekayaan Nurdin Abdullah itu akan diselidiki KPK asal-usulnya.
Darimana kekayaan yang diperoleh Nurdin?
Paradoks terjadi dan sangat mengherankan atas peristiwa ini. Karena diketahui yang bersangkutan, Nurdin Abdullah merupakan penerima penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Awards (BHACA) tahun 2017.
Dari namanya Anti-Corruption, jelas dapat dimengerti jika penghargaan ini diberikan kepada pejabat yang suci dari korupsi dan maju pembangunannya.
Perkumpulan BHACA memberikan hadiah itu karena berkat jasa dan kepemimpinannya, Nurdin Abdullah dinilai telah memajukan rakyatnya terutama dari segi perekenomian.
Sehingga pendapatan per kapita rakyatnya naik tajam. Selain itu, angka pengangguran juga turun drastis.
Lantas bagaimana nasib BHACA yang sudah diterima Nurdin?
Anggota Dewan Juri BHACA 2017, Bivitri Susanti, menjelaskan hadiah yang sudah diberikan itu bisa saja dicabut lagi, jika benar-benar Nurdin melakukan korupsi.
Nurdin saat ini masih sedang diperiksa secara intensif di Gedung KPK di Jakarta Selatan.
"Ini masih jauh dari pembuktian. Jika sudah berkeputusan hukum tetap, yang saya tahu, bisa dicabut," kata Bivitri, Sabtu (27/2/2021).
Menurutnya lagi, Dewan Juri bukan yang memutuskan pencabutan award. Itu haknya pengurus. Pengurus Bung Hatta Award.
Namun, Bivitri, yang sekaligus juga seorang pengamat Hukum Tata Negara ini sangat menyayangkan apa yang terjadi. Lantaran proses pemilihan penerima award ini sangat serius dengan melibatkan banyak pihak yang terkait, dari kalangan masyarakat, dan sebagainya.
Semula diharapkan pemberian penghargaan itu dapat dijadikan suri tauladan kepada pejabat lainnya agar mencontoh sikap bersih.
"Penerima award sampai terpeleset ini mengartikan jika sistem di sekitar kita begitu berbahaya dan licin," kata politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menanggapi di OTT nya Nurdin.
Partai berlambang banteng dengan moncong putih itu diketahui sebagai salah satu partai pendukung Nurdin Abdullah dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan.
Mengutip KOMPAS, Minggu (28/2/2021), selain Nurdin Abdullah, ada 2 orang lainnya yang ditahan selama 20 hari ke depan (terhitung Minggu, 28/2/2021). Ada pun kedua orang yang dimaksud adalah Edhy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan, dan Agung Sucipto selaku Direktur PT Agung Perdana Bulukumba.
Tersangka penerima dan pemberi suap di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021, pembangunan infrastruktur, perijinan, serta pengadaan barang dan jasa.
3 orang lainnya yang diterbangkan ke Jakarta, masing-masing Irfan (supir Edhy), Nuryadi (supir Agung), dan Samsul Bahri (ajudan Nurdin) tidak ditetapkan sebagai tersangka.Â
Cendekiawan Nurdin digadang-gadang mengantongi Rp 1 miliar pada pertengahan bulan ini, Rp 2,2 miliar awal Pebruari 2021, dan Rp 200 juta pada akhir tahun 2020.
Wikipedia menyebutkan Nurdin Abdullah mempunyai titel kesarjanaan Prof. Dr. Ir. . Dan (di belakangnya) M. Agr.
Hal senada dikatakan oleh Busyro Muqoddas, Ketua Bidang Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Muqoddas sangat prihatin karena selama ini Nurdin dikenal sebagai sosok yang bersih bahkan dialah penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2017.
Karier sebelumnya, sebagai Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan dua periode, Nurdin Abdullah dipuji-puji karena kepemimpinannya yang membuat Kabupaten Bantaeng muncul menjadi salah satu wilayah yang bersih dan tertata dengan baik.
