Beberapa poin dibahas antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin saat helat pertemuan bilateral antara kedua kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Jum'at (5/2/2021).
Seperti diketahui, ini adalah kunjungan pertama Muhyiddin Yassin ke Indonesia setelah dia resmi diangkat menjadi PM Malaysia yang baru pada 1 Maret 2020 lalu.
Poin-poin yang dimaksud adalah kedua negara sepakat untuk membentuk apa yang disebut dengan TCA (Travel Corridor Arrangement). Itu adalah pengaturan perjalanan antar warga negara dua negara, Malaysia dan Indonesia, di masa pandemi Covid-19.
Poin lainnya adalah soal sawit, perlindungan WNI di negara Jiran itu, dan soal kudeta di Myanmar.
Sebagai sesama anggota ASEAN, kedua kepala negara mengakui jika Myanmar (Burma) adalah bagian dari sebuah keluarga. Muhyiddin dan Jokowi sama-sama prihatin situasi yang terjadi di keluarga. Jenderal Min Aung Hlaing merebut kekuasaan mutlak di Burma dari ketua NLD Aung San Suu Kyi.
Konon, kecurangan pemilu yang dimenangkan NLD menjadi pemicu Myanmar harus diselamatkan dan dikudeta oleh Jenderal Hlaing.
Paska penangkapan Suu Kyi, sejumlah etnis Rohingya menyatakan bersukacita, karena selama ini wanita besi itu yang membuat mereka sengsara.
Namun beberapa pengamat mengatakan kekejaman Suu Kyi terhadap Rohingya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan Jenderal Min Aung Hlaing. Mereka menyebutkan Hlaing jauh lebih kejam dalam pembantaian kepada Muslim Rohingya.
Kembali ke Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi minta dua Menteri Luar Negeri (Indonesia dan Malaysia) berbicara dengan Menteri Luar Negeri lainnya se ASEAN untuk melobi pertemuan khusus guna membahas perkembangan Burma sebagai keluarga.
Sehubungan, tahukah Anda, jika Presiden Jokowi merupakan kepala negara pertama yang mengunjungi kamp pengungsian Rohingya di Bangladesh?
Seperti diketahui, militer di bawah pimpinan Hlaing mengadakan operasi militer kepada Rohingya, banyak genosida yang terjadi. Akibatnya lebih dari 740.000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine ke Bangladesh pada tahun 2017.
