Etnis Rohingya di Bangladesh sendiri dikabarkan bersukacita begitu mendengar Suu Kyi digulingkan dan ditahan. "Dia yang menyebabkan penderitaan kami, mengapa kami tidak bersukacita?" Kata salah seorang tokoh masyarakat Rohingya di Bangladesh kepada AFP.
Akibat operasi militer yang dilakukan pada tahun 2017, sekitar 740.000 Muslim Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine, terutama ke Bangladesh, Malaysia, Indonesia, bahkan sampai ke Amerika Serikat.
Sehubungan situasi darurat di Burma itu, MUI (Majelis Ulama Indonesia) menghimbau seluruh unsur masyarakat, ormas, pemimpin Islam di Indonesia dan seluruh dunia untuk tetap memantau dan mencermati apa yang terjadi pada Rohingya.
"Agar tidak terjadi kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap semua kelompok termasuk etnis Rohingya," kata Ketua MUI bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Jum'at (5/2/2021).
MUI juga mengimbau penguasa Burma agar mematuhi himbauan internasional untuk melindungi Rohingya. Penguasa Myanmar harus mematuhi keputusan International Justice Januari 2020 dan Resolusi PBB Desember 2019 untuk perlindungan minoritas Rohingya.
MUI juga mendukung sikap pemerintah RI agar semua pihak menahan diri serta mengutamakan dialog untuk mencari penyelesaian yang terbaik.
MUI menyarankan pemerintah Indonesia bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara, OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan PBB mengambil sikap agar tidak terjadi sesuatu dampak buruk terhadap WNI, dan umat Muslim di sana (termasuk Rohingya).
MUI juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan sikap MUI yang mewakili semua komunitas Islam di Indonesia.
Sebagian komunitas Rohingya memang bersukacita atas ditangkapnya Aung San Suu Kyi. Namun ibarat kata pepatah lolos dari lubang jarum, masuk kandang singa. Kudeta yang dilakukan militer semata-mata hanyalah urusan politik antara USDP dan NLD.
Min Aung Hlaing hanyalah pahlawan sementara. Bahkan dia lebih bengis dari Suu Kyi.
Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara juga soal kudeta. Akan tetapi bukan kudeta di tanah air seperti yang terjadi di Partai Demokrat.
