Menurutnya tidak semua orang yang tinggal di Jawa Barat itu keturunan Sunda. Mereka yang bermukim di perbatasan dengan Jawa Tengah mempunyai ciri khusus tersendiri dalam bahasa maupun kebudayaannya. Bahasa dan kebudayaan mereka tidak murni Sunda,akan tetapi campursari dengan bahasa dan kebudayaan Jawa.
Orang-orang Ciayumajakuning (Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan) menurut Nina tegas-tegas menolak identitas mereka sebagai orang Sunda.
Menurut Nina lagi, budaya orang-orang Bogor itu Pamalayon, bukan Sunda. "Mereka siap membentuk propinsi sendiri jika Jawa Barat dirubah menjadi Sunda," kata Nina.
Pandangan Nina ternyata senada dengan pernyataan dari Walikota Cirebon Nasruddin Azis pada 14 Oktober 2020 lalu yang menolak usulan perubahan nama propinsi Jawa Barat menjadi Propinsi Sunda. Alasannya karena di Jawa Barat bukan hanya ada suku Sunda, tapi juga ada suku lainnya.
Memang kendati secara geografis, wilayah-wilayah yang terletak di perbatasan dengan Jawa Tengah masihlah propinsi Jawa Barat, akan tetapi penduduknya tidak semua orang Sunda.Â
Seorang tokoh di Karawang bahkan pernah menolak judul buku "Sejarah Tatar Sunda". Menurutnya judul "Sejarah Jawa Barat" lebih pas.
Bagaimana pandangan "orang-orang luar" mengenal nomenklatur usulan perubahan nama tersebut?
Salah seorang yang menyetujui nomenklatur itu adalah Wakil Ketua DPR RI sekaligus anggota Partai Gerindra Fadli Zon. Fadli Zon mengatakan boleh-boleh saja dan itu merupakan usulan yang baik.
Sebenarnya usulan perubahan nama tersebut bukan baru-baru ini saja mencuat, tapi sudah muncul sejak 20 tahun lalu. Eni Sumarni, anggota DPD Perwakilan Jawa Barat mengatakan Sunda sudah tercatat sejak jaman dahulu di peta dunia. Dia khawatir jika Sunda tidak dipergunakan maka Sunda dengan segala unsur budaya dan adatnya akan pudar.
Jadi jelas, Eni yang turut hadir di Kongres Sunda seperti yang disebutkan di atas, merupakan salah satu yang setuju dengan wacana.
Selain Fadli Zon, pendapat "orang luar" lainnya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pihak Kemendagri mengakui perubahan nama propinsi merupakan hal yang memungkinkan asalkan sesuai dengan sejumlah persyaratan.
