Apakah Anda pernah mendengar adanya peraturan yang berisi larangan menikah antara keluarga Sunda (di Jawa Barat) dengan keluarga yang berasal dari Jawa?
Ambisi Perdana Menteri (dulu disebut dengan Maha Patih) yang ingin mempersatukan seluruh wilayah Nusantara menjadi cikal bakal sempat munculnya larangan menikah di lingkungan Kerajaan Sunda dengan orang-orang dari Jawa.
Pada saat itu Gajah Mada bersumpah tidak akan makan buah Palapa sebelum cita-citanya itu menjadi kenyataan.
Pada abad ke 13 Gajah Mada sudah menguasai hampir seluruh wilayah yang disebut dengan Indonesia sekarang ini ditambah juga wilayah Asia Tenggara.
Namun masih ada dua wilayah lagi yang masih belum bisa ditaklukkan Gajah Mada yaitu Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Sunda di wilayah Tatar Pasundan, atau Jawa Barat sekarang ini.
Dalam sistem pemerintahan, ada Perdana Menteri, pasti di atasnya ada juga kepala pemerintahan, yaitu Raja atau Prabu.
Sikap Gajah Mada yang ingin segera menganeksasi Sunda dan Pajajaran bertentangan dengan sikap pihak istana. Ibu suri Majapahit Tribhuwana Tunggadewi maupun Dyah Wiyat tidak setuju jika Gajah Mada menyerang Sunda.
Mereka mengatakan Kerajaan Sunda masih kerabat sendiri.
Raja Majapahit sendiri, yaitu Prabu Hayam Wuruk, sependapat dengan ibu suri dan Dyah Wiyat. Terlebih lagi, Hayam Wuruk memiliki hasrat untuk mempersunting putri dari Prabu Maharaja Lingga Buana Wisesa (Raja Sunda), yaitu Dyah Pitaloka Citra Resmi.
Sebagai petinggi nomor satu setelah Hayam Wuruk, Gajah Mada lantas diutus Prabu Hayam Wuruk untuk memuaskan hasratnya mempersunting Dyah Pitaloka Citra Resmi, alias melamar.
Gajah Mada pun bertemu dengan Prabu Lingga Buana. Lamaran diterima, akan tetapi Gajah Mada meminta agar pernikahan antara Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka Citra Resmi digelar di Majapahit, bukan di Sunda.
