Dalam kurun 11 hari saja Bapak Presiden Jokowi sudah kehilangan dua menterinya. Yang pertama adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang menyalahgunakan jabatannya untuk memberikan ijin ekspor benih lobster dengan pemberian sejumlah hadiah sebagai imbalannya.
Yang kedua, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara juga dicokok KPK pada Sabtu (5/12/2020) dinihari WIB. Melalui dua orang bawahannya, Juliari meminta imbalan fee sebesar Rp 10.000 untuk setiap Rp 300.000 paket sembako yang ditawarkan ke swasta.
Kementerian sosial memang sangat rawan memancing emosi petingginya untuk korupsi. Dari 13 menteri yang di OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK terhitung dari era Presiden Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Jokowi, ada 3 Menteri Sosial yang dicokok.
Dengan demikian, Menteri Sosial yang paling banyak, sisanya masing-masing 2 menteri yang dicokok KPK itu adalah Menteri KKP, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Menteri Kesehatan.
Sedangkan masing-masing 1 menteri adalah Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil.
Selain yang terbaru Juliari Batubara, dua Mensos lainnya yang dicokok KPK adalah era Jokowi juga, yaitu Mensos Idrus Marham. Sedangkan satunya lagi adalah Mensos Bachtiar Hamsyah pada era Megawati Soekarnoputri.
Jelas sudah dan dapat dimengerti jika Kementerian Sosial merupakan kementerian yang paling rawan memancing menterinya untuk korupsi.
Juliari Batubara sendiri diduga mengantongi Rp 17 miliar dari hasil fee yang diberikan kepadanya. Siapa sangka ternyata kasus yang menghebohkan ini pernah diramal oleh Bajaj Bajuri.
Kasus korupsi di Kemensos kali ini berbeda dari korupsi di Kemensos sebelumnya, karena menterinya justru korupsi di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan akibat wabah pandemi Covid-19. Juliari mempermainkan dana Bansos bagi mereka yang terdampak Covid-19 di Jabotabek.
Dalam pasal-pasal UU ada dituliskan korupsi yang terkait dengan bencana nasional hukumannya dapat diperberat bahkan sampai hukuman mati. Karena Covid-19 ini juga kan bencana nasional dan berdampak secara nasional.
Apa lacur, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dana untuk PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) untuk Kemensos 2020 ini sebenarnya berjumlah lebih dari setengahnya. Dari PEN secara keseluruhan sebesar Rp 204,95 triliun, Kemensos menerima Rp 127,2 triliun.
Dana sebesar itu ditujukan antara lain untuk membantu menyejahterakan masyarakat bawah. Selain untuk Bansos Sembako, juga untuk Bansos Tunai, KPM, PKH, dan BNPT.
Sayang bantuan yang luar biasa itu harus tercela oleh kasus korupsi.
Menarik, siapa sangka korupsi Bansos ini pernah diramalkan oleh Bajaj Bajuri. Bajaj Bajuri adalah sebuah sinetron komedi terkemuka yang tayang di TransTV antara tahun 2002 hingga 2007. Pemerannya antara lain Nani Widjaja (Emak), Fanny Fadillah (Ucup), Rieke Diah Pitaloka (Oneng), dan Mat Solar (Bajuri).
Akun Twitter @outofcontextbjr, Minggu (6/12/2020) membagikan video lama berisi cuplikan dialog Bajaj Bajuri antara Said, Ucup, Oneng, dan Emak, yang berdurasi 21 detik.
Keempat tokoh utama terlihat sedang ngobrol-ngobrol dengan warga di sekitarnya tentang "instruksi baru dari presiden".
Seorang ibu dari warga itu memperbincangkan tentang instruksi baru presiden tentang hukuman mati bagi orang yang menyalahgunakan dana Bansos.
"Mak sudah tahu instruksi baru dari presiden?" Kata ibu itu ke Emak.
"Instruksi apa?" Jawab Emak
"Siapa yang menyalahgunakan dana Bansos akan dihukum mati," jelas ibu.
Said, Oneng dan Emak yang mendengar penjelasan ibu itu sontak kaget.
"Tuh kan Mak. Oneng juga bilang apa. Jangan main-main sama dana itu," kata Oneng.
Setelah diunggah, kontan video itu menjadi viral dan ditonton lebih dari 800.000 kali.
Komentar pun membanjiri unggahan itu.
"Oneng bisa kasih nasehat emaknya, tapi dia sendiri tidak bisa kasih nasehat teman satu kadernya," komentar salah satu akun.
Seperti diketahui, Mensos Juliari adalah kader dari PDI-P, sama dengan Oneng (Rieke Diah Pitaloka) yang juga kader dari partai berlambang Banteng Moncong Putih itu.
