"Papua Barat ini berbeda dengan Timor Timur," kata Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Machfud MD.
Machfud MD angkat bicara tentang Benny Wenda yang diangkat menjadi Presiden sementara Papua Barat, setelah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) secara mengejutkan mendeklarasikan negara Papua Barat pada Selasa, 1 Desember 2020 lalu.
Machfud MD mengemukakan alasannya, Papua Barat ini tidak masuk dalam Komite 24. Komite 24 PBB adalah daftar negara-negara yang memiliki peluang untuk merdeka dan berdiri sendiri.
"Jika Timor Timur memang masuk," kata Machfud MD.
Menurutnya, sejak 1969 PBB sudah meresmikan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Oleh karena itu menurutnya, tidak ada peluang Papua Barat lepas dari NKRI.
Machfud MD juga menjelaskan alasan lainnya. Menurut Machfud MD, Benny Wenda itu seorang narapidana, dia tidak mempunyai kewarganegaraan.
Benny Wenda tinggal di Inggris itu bukan berarti dia warga negara Inggris, Benny Wenda itu hanya sebagai tamu di negara Ratu Elizabeth tersebut. "Kewarganegaraan Indonesia nya juga sudah dicabut," kata mantan Menteri Pertahanan itu.
Machfud juga mengatakan Benny Wenda hanya membuat sebuah negara ilusi. Suatu negara haruslah ada rakyat dan wilayah yang dikuasainya.
Tanggal 1 Desember dipilih ULMWP karena 1 Desember 1961 adalah hari merdeka Papua dari pemerintahan kolonial Belanda.
Dalam kesempatan itu, mereka juga mengibarkan bendera Bintang Kejora yang sejak jauh-jauh hari sangat dilarang oleh pemerintah Indonesia.
Mereka juga dikabarkan sudah siap untuk menyusun konstitusi negara baru.
"Dengan deklarasi ini maka kami tidak akan tunduk lagi ke Indonesia," kata Benny Wenda di pengasingannya di Inggris.
Sebelumnya, Benny Wenda juga mengatakan hal yang serupa bahwa dia tidak akan tunduk kepada RI terkait dengan akan diperpanjangnya status Otonomi Khusus di Papua Barat.
Seperti diketahui, sejak tahun 2001 status Otonomi Khusus ditetapkan pemerintah Indonesia di Papua Barat dan akan berakhir pada akhir tahun 2020 ini. Indonesia berencana untuk memperpanjang status tersebut.
Sejumlah aktivis menuduh sikap Otsus ada udang di balik batu. Pemerintah Indonesia ingin menekan gerakan kemerdekaan.
Dulu namanya Irian Jaya Barat, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 barulah namanya berubah menjadi Papua Barat.
Adanya Papua Barat ingin memisahkan diri dari NKRI memunculkan keanehan. Karena pemerintah Indonesia sudah begitu memperhatikan kesejahteraan rakyat di sana.
Dalam akun Twitternya, Said Didu mengemukakan keanehannya itu. Yang pertama, pada Pilpres 2019, sembilan puluh persen rakyat Papua memilih Jokowi.
Keanehan lainnya, Jokowi adalah presiden yang paling banyak melawat ke Papua. Itu dilakukan sebagai wujud kecintaan pemerintah kepada Papua.
Said Didu juga menyatakan Presiden Jokowi sudah banyak membangun infrastruktur guna kesejahteraan dan kemajuan rakyat Papua. Dan yang terakhir, pemerintah juga sudah membeli saham Freeport. Hal itu membuktikan jika Freeport masih milik Indonesia.
Dari situ, adalah keanehan jika Papua koq masih ingin melepaskan diri dari bagian dari Indonesia?
Bukannya sendirian, ternyata pernyataan Machfud MD di atas dinilai oleh Rocky Gerung sebagai terlalu meremehkan isu Papua Barat, Rocky mengaku geram.
Filsuf sekaligus pengamat politik itu mengatakan isu Papua tidak bisa dianggap remeh karena Papua kini sedang menyedot perhatian dunia, terutama Barat dan Amerika.
"Mereka sedang menunggu respon Indonesia," katanya, Jum'at (4/12/2020) melalui channel YouTube Rocky Gerung Official.
Menurut Rocky, Machfud MD telah gagal menganalisis, tetapi tidak ditegur. Ini bukan isu kecil, Papua memiliki sumber daya yang menggiurkan. Dunia kini sedang mengamati Papua.
Lain pendapat dengan Machfud MD, politikus Partai Demokrat Taufik Rendusana meminta Jokowi agar tidak kelamaan bersikap. Menurut Taufik, bukan tidak mungkin Papua Barat bernasib seperti Timor Timur.
Situasi seperti sekarang ini sama dengan kondisi seperti dulu, dimana saat itu kita lambat mengambil sikap dan menganggap kecil isu Timor Timur yang ingin lepas dari Indonesia, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada PBB untuk campur tangan.
Sikap pemerintah yang diam saja juga dikecam oleh anggota DPR RI sekaligus petinggi Gerindra Fadli Zon. Dalam Twitternya Fadli Zon menyindir pemerintah dengan menulis "jelas-jelas Benny Wenda menantang NKRI, koq masih sibuk ngurusin Habib Rizieq Shihab?".
