Ketua ULMWP (United Nations Liberation Movement for West Papua) Benny Wenda menyatakan siap duduk bersama Presiden Jokowi untuk membahas urusan Papua/Papua Barat.
Dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Jum'at, 4 Desember 2020 Benny Wenda mengatakan dia meminta pemerintah Indonesia membuka jalan kepada PBB untuk masuk melihat-lihat kondisi Papua Barat.
Di tengah-tengah kesibukan pemerintah mengurusi Habib Rizieq Shihab, ULMWP pada Selasa, 1 Desember 2020 mendeklarasikan kemerdekaannya, dan selanjutnya akan menjadikan tanggal itu sebagai Hari Kemerdekaan mereka.
Bendera Bintang Kejora pun yang sejak 59 tahun lalu dilarang keras, dikibarkan. ULMWP mengangkat Benny Wenda yang tengah berada di Inggris sebagai "Raja" mereka untuk interim.
Tanggal 1 Desember dipilih mereka, karena pada  1 Desember 1961 Papua resmi bebas dari kolonialisme Belanda.
Sebagian pihak berpandangan apa yang dilakukan ULMWP itu hanyalah untuk menarik perhatian dunia, namun sebagian lagi mengatakan dengan deklarasi itu Benny Wenda ingin membuka jalan bagi sebuah referendum yang mana rakyat Papua akan memilih opsi untuk berdiri sendiri.
"Ini perbuatan makar," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Machfud MD. Di hadapan pers, Kamis (3/12/2020) Machfud MD mengatakan jika makar dalam skala kecil, maka itu cukup diatasi dengan Gakkum (Penegakan Hukum).
Menurut Benny Wenda, Presiden Jokowi harus segera mengakhiri darurat militer di Papua Barat, tidak ada waktu untuk operasi militer. "Presiden harus segera mengakhiri darurat militer dan segera duduk bersama membicarakan hal ini," ujar Benny Wenda.
Dengan pernyataannya itu, Benny Wenda ingin segera diadakan referendum bagi rakyat Papua Barat untuk segera merdeka.
Apakah ancaman dari Benny Wenda itu harus diakhiri dengan tindakan militer? Dalam hal ini kita lihat pendapat dari Taufik Rendusana, seorang politikus dari Partai Demokrat.
Taufik mengatakan, masalah ini jangan diselesaikan dengan cara militer, karena sangat berisiko. Lalu dengan cara apa Presiden Jokowi mengatasi masalah ini. Bagai makan buah simalakama, jika dibiarkan lama-lama, maka bukan tidak mungkin Papua Barat bakal seperti Timor Timur yang lepas dari cengkeraman NKRI.
Menurut Taufik, Timor Timur lepas dari NKRI karena pada saat itu kita lambat mengambil sikap dan menganggap remeh sehingga memberikan kesempatan PBB untuk campur tangan.
Oleh karenanya, Taufik meminta Jokowi cepat-cepat mengambil tindakan apa yang akan dilakukan.
Ataukah jajaran pemerintahan Jokowi sedang sibuk dengan masalah Habib Rizieq Shihab?
Anggota DPR RI sekaligus petinggi Gerindra Fadli Zon bahkan menyindir pemerintah dan jajarannya hanya sibuk mengurusi Habib Rizieq Shihab, padahal jelas-jelas Benny Wenda sudah menantang NKRI.
Berkaitan dengan insiden deklarasi tersebut, ada sudut menarik yang perlu diperhatikan.Â
Ada dua sosok tokoh asal Papua Barat yang digadang-gadang diusulkan menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan yang kini kosong selepas ditinggalkan oleh Edhy Prabowo.
Seperti kita ketahui, Menteri KKP Edhy Prabowo telah dicokok KPK selepas dia dan rombongan pulang dari Amerika Serikat dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (25/11/2020) dinihari WIB.
Edhy Prabowo dijerat KPK sehubungan dengan pemberian izin ekspor benih lobster melalui sebuah permainan. Dengan kata lain, Edhy Prabowo menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi.
Kedua tokoh terbaik Papua yang masuk bursa Menteri KKP itu adalah Joppye Onesimus Wayangkau dan Robert Kardinal. Menurut Ketua Tim Kampanye Daerah Propinsi Papua Barat, Ernes Yauwata, kedua tokoh tersebut memang pantas duduk di kabinet Jokowi sebagai Menteri KKP.
Menurut Ernes jika menginginkan dari profesional, maka Jenderal Bintang Tiga Joppye Onesimus Wayangkau asal Serui, harus dipilih. "Mantan Pangdam XVIII Kasuari Joppye punya pengalaman di bidang perikanan sebagai anak pantai," kata Ernes.
Sedangkan jika ingin dari kalangan politisi, maka pilihlah Robert Kardinal. "Selama ini belum ada menteri dari Papua yang menikmati jabatan setingkat menteri. Maka keduanya kita dorong agar bapak Presiden memilih salah satunya," katanya.
Selain menjadi salah satu prajurit TNI terbaik, paska mengemban tugas sebagai Pangdam Kasuari, Joppye selanjutnya mengabdikan diri sebagai Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat.
Sedangkan Robert Kardinal selama ini dikenal sebagai wakil rakyat Papua di DPR RI Senayan, Jakarta.
Menutup usulan tersebut, Ernes mengonfirmasi jika figur kedua putra terbaik Papua itu mampu menjalankan tugas dengan baik karena terbukti sudah mengabdi kepada nusa dan bangsa.
Apa yang akan dilakukan Benny Wenda, jika Joppye atau Robert Kardinal menjadi menteri Jokowi?
