Politikus Partai Demokrat Taufik Rendusana meminta Jokowi agar segera bertindak mengatasi deklarasi yang dibuat Benny Wenda.
Benny Wenda diangkat menjadi "Raja" di West Papua. Dari dalam pengasingannya di Inggris, Benny Wenda (yang Warga Negara Inggris) menyatakan tidak akan tunduk lagi kepada pemerintahan RI setelah tanggal 1 Desember 2020.
Awal bulan Desember 2020 ini ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) mendeklarasikan kemerdekaan Papua Barat, dan mereka mengibarkan bendera Bintang Kejora, yang sudah lama dilarang oleh NKRI sejak 1961.
1 Desember adalah tanggal kemerdekaan Papua dari pemerintahan kolonial Belanda, yaitu 1 Desember 1961.
Jelas-jelas deklarasi ini dan Benny Wenda (BW) yang menjadi presiden interim nya merupakan tantangan terhadap RI, mengapa jajaran pemerintah Indonesia masih saja sibuk mengurusi Habib Rizieq Shihab? Kata Anggota DPR RI sekaligus petinggi Gerindra, Fadli Zon.
Taufik Rendusana juga mengingatkan agar NKRI Timor Leste yang terlepas dari genggaman Indonesia jangan terulang lagi di Papua Barat.
Taufik menilai Bumi Lorosae lepas dari NKRI karena kelalaian. "Karena kita saat itu lambat mengambil sikap dan mengganggap remeh sehingga PBB ikut campur tangan. Sekarang kondisinya seperti dulu (di Timor Timur ), tidak ada petinggi yang peduli, atau setidaknya Ketum Partai yang berteriak tegas," kata Taufik.
Dalam akun Twitternya, Taufik menulis agar Jokowi jangan kelamaan mengatasi masalah di Bumi Cenderawasih.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mengecam Pemerintah Australia terkait peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora.
Insiden yang terekam di video YouTube itu memperlihatkan pada Selasa, 1 Desember 2020, sejumlah orang nampak menaiki atap KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) di Melbourne untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora dan membentangkan spanduk yang bertuliskan "Free West Papua".
Beberapa pelaku lainnya juga terlihat memasang panji-panji bertuliskan "TNI Out Killing Papua". Beberapa aktivis lainnya juga meneriakkan "Papua Merdeka!".
Melalui Juru Bicara nya, Teuku Faizasyah, Kementerian Luar Negeri RI meminta pemerintah Australia untuk menindak para pelaku insiden. "Pihak Kedubes Australia di Jakarta juga sudah dipanggil ke Kemlu, Dubes RI di Canberra juga sudah mengontak Kementerian Luar Negeri Australia," kata Faizasyah, Kamis (3/12/2020).
Faizasyah juga mengonfirmasi jika ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI, sudah menghubungi Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne.
Papua Barat adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Dulunya propinsi yang beribukota di Manokwari itu namanya Irian Jaya Barat. Nama Papua Barat dipergunakan melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007.
Papua Barat ini berstatus daerah Otonomi Khusus sejak 2001 dan akan berakhir pada tahun 2020 ini (akhir tahun).
Sejumlah aktivis pro kemerdekaan menyebutkan status Otsus itu bermuatan motif politik, pemerintah Indonesia ingin menekan Gerakan Kemerdekaan.
Menjelang berakhirnya masa Otsus pada akhir tahun ini, pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memperpanjangnya.
"Raja" Benny Wenda mengatakan akan menolak perpanjangan Otsus. "Saya tidak akan tunduk kepada Indonesia," katanya.
Situasi sulit yang dihadapi pemerintah mau tak mau kini bertambah, setelah kasus Habib Rizieq Shihab yang belum kelar. Cara apa yang harus dilakukan pemerintah untuk tetap mempertahankan Papua Barat sebagai bagiannya?
Sangat beresiko kalau pemerintah menyelesaikan masalah ini dengan cara militer, sebaiknya dihindari.
Sikap Presiden Jokowi yang masih diam saja mengenai masalah ini sangat disayangkan di antaranya oleh Irwan Fecho, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat.
Iwan Fecho mendesak pemerintah agar segera menghentikan aksi Benny Wenda yang dinilai sebagai provokasi. Fecho mengonfirmasi jika Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang tidak boleh diganggu siapa pun.Â
Bukan tidak mungkin Papua Barat ditimpa nasib yang sama dengan Timor Leste yang lepas dari NKRI.
Di Bumi Lorosae, setelah dilakukan referendum pada 30 Agustus 1999 yang disponsori PBB, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih untuk merdeka dari Indonesia.
Seakan tak rela Bumi Lorosae lepas dari cengkeraman NKRI, militer Indonesia dengan dibantu oleh milisi Anti Kemerdekaan Timor Timur mengadakan kekacauan. Banyak rakyat Timor Timur dibunuh dan ratusan ribu terpaksa mengungsi ke wilayah Timor Barat.
Sampai akhirnya PBB membentuk Interfet untuk mengakhiri kekerasan. Diterjunkannya Interfet yang terdiri dari 20 negara itu mau tak mau harus berhadapan dengan militer Indonesia yang dibantu milisi pro Indonesia.
Sedikit saja terjadi gesekan, perang terbuka antara militer Indonesia dengan Interfet akan berkobar.
Apa yang akan dilakukan Presiden Jokowi?
